Berita

Net

Politik

Kolonialisasi Reklamasi

SABTU, 18 MARET 2017 | 21:29 WIB | OLEH: ZENG WEI JIAN

PULAU-pulau reklamasi, di tangan Ahok cs, dikabarkan diiklankan di Tiongkok. Asumsinya, pulau palsu itu akan dibeli Chinese upper class. Mereka akan membentuk koloni di sana. WNI akan diserap menjadi pembantu.

Pribumi komprador akan bekerjasama dalam bisnis. Menjadi second player. Suplier raw material. Saya kira, proyeksi ini bukan impian Presiden Suharto. Umumnya, kolonialisasi (penjajahan) menggunakan kekuatan senjata. Invasi. Sejak abad 15, Eropa lakukan itu.

Ada beberapa jenis kolonialisasi. Settler colony, dependency, plantation dan trading post colony. Australia adalah contoh settler colony, di mana terjadi pemindahan penduduk secara masif. Akhirnya, new comers lebih banyak dari pribumi. Kolonialisasi sukses. Aborigin jadi pariah di negeri sendiri. Ngga bisa apa-apa, diinjak rasial sovinisme bule dan common wealth.


Dependency colony diciptakan via tekanan senjata oleh colonizer yang mengendalikan pemerintahan lokal. India contohnya. Budak-budak Afrika dikirim ke Jamaica ngebon di kebun-kebun pisang, tebu, kopi dan sebagainya. Semakin lama, secara bergenerasi, mereka membentuk koloni. Jenis kolonialisasi ini disebut plantation colony.

Tipe terakhir kolonialisasi adalah trading post seperti Singapura. Motif awal kolonialisasi ini adalah niaga. Lama-lama pribuminya jadi minoritas dan termarginalisasi.

Pulau reklamasi berfungsi sebagai Terra nullius (empty land). Koloni baru bisa dibangun di sana. Pak Harto mungkin tak mengira para taipan dan jenderal kolaboratornya akan masuk proyek yang dia inisiasi.

Bila benar, pulau reklamasi akan diisi penduduk dari Tiongkok maka itu akan jadi ancaman geo strategis. Ratusan ribu colonizer tepat berada di depan istana. Kekuatan uang mereka mudah jangkau pusat politik negara. Polisi dan tentara bakal jadi centeng. Tionghoa WNI menjadi kolaborator mereka. Negara pasti jatuh ke tangan "the bamboo network. [***]

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)


Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya