Berita

Ilustrasi/Net

Jaya Suprana

Kontroversi Aksi Menyemen Kaki

KAMIS, 16 MARET 2017 | 13:49 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

JARINGAN Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dinilai telah mengeksploitasi kaum perempuan. Pasalnya, dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Istana Negara kemarin memposisikan perempuan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan aspirasi.

"Perempuan ditugaskan untuk mengecor kakinya dengan semen. Aksi itu tidak etis dan sangat terbalik dengan cita-cita Kartini. Sebagai aktivis perempuan, saya berpendapat hal tersebut bentuk eksploatasi bagi seorang perempuan," ujar pemerhati anak dan perempuan Roostien Ilyas kepada wartawan di Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.

Menurutnya, aksi menyemen kaki bisa mengganggu reproduksi perempuan, sehingga berdampak sulit dalam mempunyai keturunan. "Kalau pilihan mereka dalam aksi harus dengan menyemen kaki kenapa pelakunya harus perempuan. Ini bagian dari eksploitasi perempuan dan saya sangat menyayangkan hal ini, padahal masih banyak cara-cara lain," kata Roostien.


Seharusnya, aksi unjuk apapun bisa didahului dengan diskusi dan ditinjau dari berbagai aspek. Bukan hanya aspek sosiologis sebagai cara yang dipakai dalam menyalurkan aspirasi tetapi juga aspek medis psikologis. Secara pribadi saya sepenuhnya setuju dengan keberatan dari pemerhati anak dan perempuan, Roostien Ilyas mengenai menyemen kaki merusak kesehatan.

Saya pernah bertanya kepada Gunritno sebagai satu di antara sekian banyak tokoh petani yang terlibat dalam gerakan amanat penderitaan rakyat Kendeng mengenai kenapa dipilih cara menyemen kaki untuk mengungkapkan protes mereka terhadap kebijakan pemerintah membangun pabrik semen. Sebab menurut pendapat saya, menyemen kaki merupakan suatu tindakan non-alami yang sangat beresiko merusak kesehatan bukan hanya kesehatan kaki namun juga kesehatan peredaran darah dan metabolisme tubuh manusia.

Bahkan ketika menyapa para penyemen kaki di pelataran di depan Istana Merdeka 15 Maret 2017, saya memperingatkan Gunritno yang ikut serta menyemen kaki bahwa gerakan menyemen kaki dengan peserta yang dari hari ke hari makin meningkat secara tidak langsung bertentangan dengan maksud-tujuan protes.

Menggunakan makin banyak semen untuk menyemen kaki berarti malah meningkatkan omset semen produksi pabrik semen yang pendiriannya mereka protes. Namun berdasar kenyataan yang saya lihat di kawasan pelataran di depan Istana Presiden Republik Indonesia,  tampaknya penilaian bahwa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng telah mengeksploatasi kaum perempuan sebenarnya kurang tepat.  

Ada tiga alasan. Pertama: setelah saya wawancara dengan para aktivis menyemen kaki mereka masing-masing, dapat disimpulkan bahwa penyemenan kaki kaum perempuan sebagai ungkapan protes terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng sama sekali bukan berdasar anjuran apalagi paksaan pihak mana pun juga namun murni atas kehendak kaum perempuan yang sempat diberi gelar para Kartini Kendeng itu sendiri. Bahkan LBH Jakarta sempat berupaya mencegah aksi penyemenan kaki akibat  tidak sehat di samping terlalu dramatis bahkan tragis.  

Kedua: terbukti pada kenyataan on the spot  yang saya lihat pada petang hari 15 Maret 2017,  ternyata jumlah penyemen kaki lebih banyak yang lelaki ketimbang  yang perempuan.

Ketiga : saya memperoleh ketegasan dari para penyemen kaki bahwa mereka segera akan menghentikan aksi penyemenan kaki langsung setelah Bapak Presiden Jokowi berkenan menerima mereka menghadap. Insya Allah, Bapak Presiden Jokowi segera berkenan menerima rakyat menghadap demi mendengarkan amanat penderitaan mereka.

Makin cepat Bapak Presiden Jokowi berkenan menerima rakyat menghadap makin cepat pula rakyat menghentikan penyemenan kaki yang sangat merusak kesehatan mereka itu.[***]

Penulis adalah pendiri Pusat Pembelajaran Kemanusiaan


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya