Berita

Ilustrasi/Net

Jaya Suprana

Kontroversi Aksi Menyemen Kaki

KAMIS, 16 MARET 2017 | 13:49 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

JARINGAN Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dinilai telah mengeksploitasi kaum perempuan. Pasalnya, dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Istana Negara kemarin memposisikan perempuan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan aspirasi.

"Perempuan ditugaskan untuk mengecor kakinya dengan semen. Aksi itu tidak etis dan sangat terbalik dengan cita-cita Kartini. Sebagai aktivis perempuan, saya berpendapat hal tersebut bentuk eksploatasi bagi seorang perempuan," ujar pemerhati anak dan perempuan Roostien Ilyas kepada wartawan di Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.

Menurutnya, aksi menyemen kaki bisa mengganggu reproduksi perempuan, sehingga berdampak sulit dalam mempunyai keturunan. "Kalau pilihan mereka dalam aksi harus dengan menyemen kaki kenapa pelakunya harus perempuan. Ini bagian dari eksploitasi perempuan dan saya sangat menyayangkan hal ini, padahal masih banyak cara-cara lain," kata Roostien.


Seharusnya, aksi unjuk apapun bisa didahului dengan diskusi dan ditinjau dari berbagai aspek. Bukan hanya aspek sosiologis sebagai cara yang dipakai dalam menyalurkan aspirasi tetapi juga aspek medis psikologis. Secara pribadi saya sepenuhnya setuju dengan keberatan dari pemerhati anak dan perempuan, Roostien Ilyas mengenai menyemen kaki merusak kesehatan.

Saya pernah bertanya kepada Gunritno sebagai satu di antara sekian banyak tokoh petani yang terlibat dalam gerakan amanat penderitaan rakyat Kendeng mengenai kenapa dipilih cara menyemen kaki untuk mengungkapkan protes mereka terhadap kebijakan pemerintah membangun pabrik semen. Sebab menurut pendapat saya, menyemen kaki merupakan suatu tindakan non-alami yang sangat beresiko merusak kesehatan bukan hanya kesehatan kaki namun juga kesehatan peredaran darah dan metabolisme tubuh manusia.

Bahkan ketika menyapa para penyemen kaki di pelataran di depan Istana Merdeka 15 Maret 2017, saya memperingatkan Gunritno yang ikut serta menyemen kaki bahwa gerakan menyemen kaki dengan peserta yang dari hari ke hari makin meningkat secara tidak langsung bertentangan dengan maksud-tujuan protes.

Menggunakan makin banyak semen untuk menyemen kaki berarti malah meningkatkan omset semen produksi pabrik semen yang pendiriannya mereka protes. Namun berdasar kenyataan yang saya lihat di kawasan pelataran di depan Istana Presiden Republik Indonesia,  tampaknya penilaian bahwa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng telah mengeksploatasi kaum perempuan sebenarnya kurang tepat.  

Ada tiga alasan. Pertama: setelah saya wawancara dengan para aktivis menyemen kaki mereka masing-masing, dapat disimpulkan bahwa penyemenan kaki kaum perempuan sebagai ungkapan protes terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng sama sekali bukan berdasar anjuran apalagi paksaan pihak mana pun juga namun murni atas kehendak kaum perempuan yang sempat diberi gelar para Kartini Kendeng itu sendiri. Bahkan LBH Jakarta sempat berupaya mencegah aksi penyemenan kaki akibat  tidak sehat di samping terlalu dramatis bahkan tragis.  

Kedua: terbukti pada kenyataan on the spot  yang saya lihat pada petang hari 15 Maret 2017,  ternyata jumlah penyemen kaki lebih banyak yang lelaki ketimbang  yang perempuan.

Ketiga : saya memperoleh ketegasan dari para penyemen kaki bahwa mereka segera akan menghentikan aksi penyemenan kaki langsung setelah Bapak Presiden Jokowi berkenan menerima mereka menghadap. Insya Allah, Bapak Presiden Jokowi segera berkenan menerima rakyat menghadap demi mendengarkan amanat penderitaan mereka.

Makin cepat Bapak Presiden Jokowi berkenan menerima rakyat menghadap makin cepat pula rakyat menghentikan penyemenan kaki yang sangat merusak kesehatan mereka itu.[***]

Penulis adalah pendiri Pusat Pembelajaran Kemanusiaan


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya