Berita

Ilustrasi/Net

Jaya Suprana

Kontroversi Aksi Menyemen Kaki

KAMIS, 16 MARET 2017 | 13:49 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

JARINGAN Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng dinilai telah mengeksploitasi kaum perempuan. Pasalnya, dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Istana Negara kemarin memposisikan perempuan sebagai ujung tombak dalam menyampaikan aspirasi.

"Perempuan ditugaskan untuk mengecor kakinya dengan semen. Aksi itu tidak etis dan sangat terbalik dengan cita-cita Kartini. Sebagai aktivis perempuan, saya berpendapat hal tersebut bentuk eksploatasi bagi seorang perempuan," ujar pemerhati anak dan perempuan Roostien Ilyas kepada wartawan di Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.

Menurutnya, aksi menyemen kaki bisa mengganggu reproduksi perempuan, sehingga berdampak sulit dalam mempunyai keturunan. "Kalau pilihan mereka dalam aksi harus dengan menyemen kaki kenapa pelakunya harus perempuan. Ini bagian dari eksploitasi perempuan dan saya sangat menyayangkan hal ini, padahal masih banyak cara-cara lain," kata Roostien.


Seharusnya, aksi unjuk apapun bisa didahului dengan diskusi dan ditinjau dari berbagai aspek. Bukan hanya aspek sosiologis sebagai cara yang dipakai dalam menyalurkan aspirasi tetapi juga aspek medis psikologis. Secara pribadi saya sepenuhnya setuju dengan keberatan dari pemerhati anak dan perempuan, Roostien Ilyas mengenai menyemen kaki merusak kesehatan.

Saya pernah bertanya kepada Gunritno sebagai satu di antara sekian banyak tokoh petani yang terlibat dalam gerakan amanat penderitaan rakyat Kendeng mengenai kenapa dipilih cara menyemen kaki untuk mengungkapkan protes mereka terhadap kebijakan pemerintah membangun pabrik semen. Sebab menurut pendapat saya, menyemen kaki merupakan suatu tindakan non-alami yang sangat beresiko merusak kesehatan bukan hanya kesehatan kaki namun juga kesehatan peredaran darah dan metabolisme tubuh manusia.

Bahkan ketika menyapa para penyemen kaki di pelataran di depan Istana Merdeka 15 Maret 2017, saya memperingatkan Gunritno yang ikut serta menyemen kaki bahwa gerakan menyemen kaki dengan peserta yang dari hari ke hari makin meningkat secara tidak langsung bertentangan dengan maksud-tujuan protes.

Menggunakan makin banyak semen untuk menyemen kaki berarti malah meningkatkan omset semen produksi pabrik semen yang pendiriannya mereka protes. Namun berdasar kenyataan yang saya lihat di kawasan pelataran di depan Istana Presiden Republik Indonesia,  tampaknya penilaian bahwa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng telah mengeksploatasi kaum perempuan sebenarnya kurang tepat.  

Ada tiga alasan. Pertama: setelah saya wawancara dengan para aktivis menyemen kaki mereka masing-masing, dapat disimpulkan bahwa penyemenan kaki kaum perempuan sebagai ungkapan protes terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng sama sekali bukan berdasar anjuran apalagi paksaan pihak mana pun juga namun murni atas kehendak kaum perempuan yang sempat diberi gelar para Kartini Kendeng itu sendiri. Bahkan LBH Jakarta sempat berupaya mencegah aksi penyemenan kaki akibat  tidak sehat di samping terlalu dramatis bahkan tragis.  

Kedua: terbukti pada kenyataan on the spot  yang saya lihat pada petang hari 15 Maret 2017,  ternyata jumlah penyemen kaki lebih banyak yang lelaki ketimbang  yang perempuan.

Ketiga : saya memperoleh ketegasan dari para penyemen kaki bahwa mereka segera akan menghentikan aksi penyemenan kaki langsung setelah Bapak Presiden Jokowi berkenan menerima mereka menghadap. Insya Allah, Bapak Presiden Jokowi segera berkenan menerima rakyat menghadap demi mendengarkan amanat penderitaan mereka.

Makin cepat Bapak Presiden Jokowi berkenan menerima rakyat menghadap makin cepat pula rakyat menghentikan penyemenan kaki yang sangat merusak kesehatan mereka itu.[***]

Penulis adalah pendiri Pusat Pembelajaran Kemanusiaan


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya