Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PRD: Indonesia Tak Punya Syarat Jadi Negara Miskin

SENIN, 13 MARET 2017 | 13:31 WIB | LAPORAN:

Puluhan orang massa dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) ikut membaur dengan massa lain yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 1945 untuk mendukung pemerintah melawan pembangkangan PT Freeport Indonesia.

Wasekjen PRD Rudi Hartono mengecam keras keberadaan Freeport di Indonesia yang disebutnya hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat Papua.

Freeport, kata dia, tak lebih dari hadiah dari era Orde Baru kepada Amerika untuk mengeruk keuntungan atas sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia yang sangat kaya.


"Indonesia itu negara kaya raya, ada emas minyak, tambang, nikel. Karena sangat kaya, sebetulnya kita tak punya syarat jadi negara miskin," seru Rudi di depan kantor Kementerian ESDM, Senin (13/3).

Indonesia, menurut Rudi, seharusnya tidak lagi berkutat pada masalah kemiskinan, pengangguran dan susahnya akses pendidikan bagi anak-anak. Namun karena kekayaan alam Indonesia diserap oleh asing terus menerus itulah kemiskinan dan kemelaratan masih jadi persoalan.

Rudi mengatakan, dibandingkan cukai rokok dan sumbangan devisi dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kontribusi Freeport sangatlah kecil kepada Indonesia.

"Padahal Freeport mengelola tambang emas dan perak. Ditambah lagi, banyak sekali kerusakan sosial dan ekologi akibat kehadiran Freeport di Papua," urainya.

Ia juga mengecam keras jika ada suara yang menyebutkan kehadiran Freeport membawa keuntungan bagi Indonesia. Kehadiran Freeport, justru menurutnya hanya membawa kesengsaraan dan kerusakan di tanah Papua. Sebaran limbah bekas tambang terjadi dan mengancam kehidupan warga sekitaran tambang Freeport.

"Kalau bilang Freeport membawa keuntungan bagi bangsa Papua, mengapa Papua masih masuk lima besar provinsi termiskin," kritik dia.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya