Ahli di bidang infrastruktur, Danang Parikesit meminta pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih aktif lagi menangani pembebasan lahan tol Kunciran- Bandara yang sudah sejak 2012 masih mangkrak, hingga kini progresnya belum signifikan.
"Cepat atau lambatnya pemÂbebasan lahan erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dan BPN dalam menyelesaiÂkan prosesnya," kata Danang Parikesit saat dihubungi, di Jakarta.
Danang mengatakan ada dua risiko yang harus diperhatikan investor dalam pembangunan jalan tol di Indonesia yakni akuisisi lahan dan pelaksanaan konstruksi.
Keduanya, menurut Danang, masih menjadi kendala yang menghantui pengembang jalan tol meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum untuk meminimalkan dua risiko tersebut.
Danang mengatakan, risiko akuisisi lahan sangat berkaitan erat dengan kemampuan BPN dan pemerintah kota/kabupaten untuk menyediakan lahan bagi pembangunan jalan tol.
Menurut Danang, instrumen regulasi untuk penyediaan laÂhan bagi infrastruktur sebeÂnarnya sudah cukup, faktanya di Jawa yang penduduknya padat prosentase lahan yang dibebasÂkan jauh lebih besar dibandingÂkan yang tidak bebas.
"Persoalannya lebih kepada keahlian petugas pengadaan lahan dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Kalau Bupati/Wali Kota bekerjanya setengah hati tentunya akan sulit proses pembebasan lahannya," ujar dia.
Seharusnya ruas tol yang lokasinya terkendala pembeÂbasan lahan berkaca dengan daerah lain yang proses pembeÂbasan lahannya berjalan lebih cepat, apalagi kalau masyarakatÂnya sudah bersedia pindah.
"Pembebasan lahan, sesuai peraturan, perlu melibatkan apraisal independen untuk menetapkan harga tanah yang mengacu kepada peraturan yang berlaku sehingga pemilik tanah akan tetap diuntungkan," jelas dia.
Seperti diketahui pekerjaan konstruksi tol Kunciran-Bandara dengan total panjang 14,18 kiÂlometer masih menunggu pemÂbebasan tanah. Saat ini progres pengadaan tanah hanya menÂcapai 26,1%. Padahal, proyek tol kunciran-bandara masuk dalam proyek JORR2, salah satu proyek strategis nasional yang dijadikan prioritas Presiden Jokowi.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menegaskan, pekerjaan baru dapat dimulai apabila laÂhan yang ada di seksi IV sudah tersedia lebih 50%.
Jalan tol Kunciran-Bandara diharapkan tersedia lahan yang sangat besar yang dibagi ke dalam empat seksi pekerjaan meliputi seksi I Kunciran, PaÂkojan, Cipete. Seksi II Cipete, Poris Plawad Indah, Buaran Indah, Tanah Tinggi.
Kemudian, seksi III Tanah Tinggi, Batusari, Batujaya, Belindung, Pajang, Jurumudi, dan Seksi IV Jurumudi dan Benda.
Jalan yang akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang ini membuÂtuhkan sebanyak 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan yakni 1.226,965 meter persegi.
"Kami berharap Pemkot Tangerang dan BPN dapat mendukung percepatan pemÂbebasan pada segmen-segmen yang menjadi prioritas sehingga pembangunan konstruksi proyek ini dapat segera dimulai," ujar Herry.
Jalan tol ini nantinya meruÂpakan jalur alternatif menuju bandara Soekarno Hatta seÂbagian akan dibangun melayang (elevated), serta sebagian lagi di bawah untuk mengurai kepadaÂtan lalu lintas di Kota Tangerang, terutama jalan yang menuju Bandara Soekarno Hatta. ***
