RMOL. Pembangunan sejumlah proyek moda transportasi massal seperti Mass Rapid Transportation (MRT) dan Light Rail Transportation (LRT) yang saat ini sedang dikebut pemerintah diharapkan mengakomodir perencanaan tata ruang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terutama, dalam penyediaan hunian yang murah dan terjangkau.
Hal tersebut ditegaskan Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta, Dhani Muttaqin.
Dia melihat selama ini pengembangan transportasi massal belum berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kelas pekerja menengah ke bawah. Di mana pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) di sepanjang MRT dan LRT didominasi proyek hunian menengah atas.
Akibatnya, terjadi ketidakadilan ruang (spatial injustice).
Akibatnya, terjadi ketidakadilan ruang (spatial injustice).
"Pengembangan TOD juga harus mengalokasikan ruang untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah apakah itu rusunawa atau rusunami. Jangan sampai proyek infrastruktur ini justru makin mempertajam kesenjangan sosial," tegas Dhani.
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta, IAP melihat tidak ada rencana pengembangan zona rumah susun umum (Zona R-8) di seluruh kawasan TOD maupun
hinterland atau sekitarnya.
Padahal, saat ini kalau dilihat dari rencana lokasi stasiun yang akan dikembangkan TOD maupun kawasan di sekitarnya, setidaknya ada 58 apartemen atau hunian vertikal untuk masyarakat menengah ke atas yang berada di dekat stasiun MRT Jakarta maupun di sepanjang jalur tersebut.
Hal ini terjadi bukan hanya di kawasan sekitar stasiun MRT, namun terjadi juga di kawasan sekitar stasiun LRT.
Jumlah apartemen atau hunian vertikal menengah atas itu akan terus bertambah karena banyak pembangunan apartemen yang sedang atau akan dibangun oleh pelaku usaha swasta di kawasan dekat MRT dan LRT. Rata-rata apartemen yang dibangun harganya berkisar Rp 800 juta hingga Rp 20 miliar per unit.
"Tidak adanya rumah susun umum (zona R-8 dalam Perda RDTR) di sekitar kawasan stasiun menunjukkan bahwa pemerintah dalam pengembangan transportasi massal belum berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini sangat kami sesali," kata Dhani.
IAP DKI Jakarta, sebagai asosiasi profesi perencana, melihat masih ada peluang untuk mendorong terwujudnya keadilan ruang dan pembangunan yang inklusif. Ada tiga kunci utama suksesnya pengembangan TOD. Pertama, meningkatkan pengembangan properti campuran (mix-use) yang meliputi residensial, komersial, dan perkantoran. Kedua, mendorong tumbuhnya minat masyarakat untuk berjalan kaki dan penggunaan sepeda untuk menuju stasiun, serta terakhir meningkatkan interkoneksi dengan moda transport lainnya (MRT dengan LRT, BRT, dan fasilitas Park and Ride).
Untuk mendorong terwujudnya keadilan ruang dan pembangunan yang inklusif, menurut Dhani, kawasan
mix-use di sekitar TOD yang terkait fungsi residensial perlu diberikan porsi khusus untuk pengembangan hunian rakyat yang terjangkau (dedicated affordable housing). Hal ini telah banyak dilakukan di negara maju. Di Belanda misalnya, setiap pembangunan kawasan baru, harus dibangun perumahan rakyat (public housing) minimal 30 persen. Bahkan saking masifnya, pasokan rumah rakyat di Belanda melebihi permintaan.
Dengan menerapkan berbagai alternatif ini, diharapkan pengembangan kota Jakarta sebagai
world city dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
[wid]
