Berita

Foto/Net

Bisnis

Industri Peternakan Rakyat Butuh Regulasi Yang Adil

Kalah Bersaing Dengan Perusahaan Besar
SENIN, 13 MARET 2017 | 08:58 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sekjen Perhimpunan Insan Pe­runggasan Rakyat (Pinsar) Indo­nesia Leopold Halim menyatakan, pihaknya keberatannya jika peter­nak mandiri harus terus-menerus bersaing dengan peternak besar. Ia meminta, pemerintah membuat regulasi yang adil demi mendukung peternak rakyat. "Ke depan nanti khawatirnya tinggal segelintir peternak rakyat yang bisa ber­tahan karena kalah oleh peternak besar," ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan, peternak besar memiliki kemampuan dan modal yang banyak untuk me­lebarkan usahanya. "Dominasi peternak besar ini semakin lama akan membuat peternak rakyat atau peternak mandiri bakal tergilas," ungkapnya.

Ia mengatakan, peternak rakyat memiliki banyak ket­erbatasan untuk menjalankan bisnis ini. "Iya kita ini harus usaha tapi saingannya peternak yang besar," kata dia.


Selain merasa kondisi ini tidak adil, banyak juga peternak rakyat yang terpaksa bergantung pada peternak besar untuk kebutuhan usahanya. Dia membeberkan salah satu contohnya tentang pem­belian day old chicken (DOC).

"Ini merupakan salah satu alasan kenapa kami merasa be­rat jika harus bersaing dengan peternak besar," tuturnya.

Ia mengatakan, selama ini para peternak mandiri sulit mendapatkan DOC dengan kual­itas unggul. Sebab, DOC hanya berada di tangan perusahaan besar. "Sebenarnya DOC bukan dikuasai mereka tapi memang perusahaan peternak besar yang pegang DOC," akunya.

Menurut Leopold, banyaknya DOC di tangan peternak besar mestinya bisa disebar ke pe­ternak lain khususnya peternak rakyat. Ia mengatakan, perusa­haan besar memang menyebar­kan DOC tapi mereka utamakan ke anak usaha mereka.

"Peternak besar menyebar­kannya ke usaha ternak bentukan mereka sendiri nah kalau kurang ya kita jadi nggak kebagian," jelasnya.

Kondisi ini, kata Leopold, secara hukum tidak salah walau­pun merugikan peternak rakyat. Pasalnya, dia juga sudah per­nah berdialog dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencari jalan keluar. Pihak KPPU melihat hal ini bukan pelanggaran.

"Sudah, kita sudah bilang ke KPPU mau menolong peternak rakyat atau tidak, karena kita kalah kalau kondisinya begini," akunya.

Ketua Dewan Pembina Pinsar Indonesia Hartono menambah­kan, peternak lokal merasa ke­beratan lantaran peternak besar dan kecil harus bersaing di pasar yang sama. Akibatnya peternak tidak mampu bersaing.

"Kita itu tidak hanya beli DOC dari peternak besar malah ada yang sampai membeli jenis pakan dan vaksin melalui pe­rusahaan ternak besar yang menjual ayam dan telur di pasar yang sama untuk dikonsumsi masyarakat," tutur Hartono.

Dia menyarankan, seharusnya dibuat mekanisme (pasar) untuk mencegah kerugian yang lebih besar ke peternak rakyat. Meski peternak besar cuma sedikit tapi gara-gara ini dampaknya bisa langsung kepada ribuan peternak kecil.

"Pemerintah punya kapasi­tas maka perlu mengeluarkan solusi dibuatlah pembagian pasar," cetusnya.

Menurutnya, peternak dan petani sebagai produsen harus dilindungi pemerintah. "Sebagai produsen petani dan peternak dilindungi pemerintah, saya tidak paham saat ini, apakah Pak Jokowi yang salah atau menter­inya yang salah," paparnya.

Hartono mengungkapkan, kondisi ini menggambarkan seolah peternak rakyat dilarang untuk menjalankan usahanya. Maka pemerintah harus hadir dan memberikan solusi terkait masalah tersebut.

"Apakah kami tidak boleh beternak? Pemerintah harus adil jangan sampai kami ini mening­galkan utang, karena kalau rugi terus akan meninggalkan utang," jelas Hartono.

Ia mengungkapkan, untuk produk yang sensitif harus diatur pemerintah. "Kan pemerintah juga khawatir kalau harga ayam dan telur jika kemahalan akan menyebabkan inflasi, nah kami sebagai peternak setuju, silakan tentukan batas atas jangan sampai naik terus harganya," tukas Hartono.

Solusi perusahaan besar

Direktur PT Charoen Pok­phand Indonesia Tbk (CPI) Jemmy Wijaya mengklaim telah memberi solusi bagi peter­nak unggas mandiri agar lebih berdaya saing. Ia bilang, CPI akan menurunkan harga pakan komplit menjadi Rp 4.500 per kg dan pakan konsentrat Rp 6.300 per kg.

Selain itu, Charoen juga sudah menyerap telur peternak dari Blitar Jawa Timur seharga Rp 15.500 per kg dengan volume rata-rata 20 ton telur per hari. "Harga yang kami tawarkan ini lebih tinggi dari harga pasaran sekarang yakni Rp 13.800 per kg," ujarnya.

Selain itu, Charoen juga tidak akan menambah lagi budidaya ayam petelur yang sebelumnya sudah mencapai 2 juta ekor. Sejauh ini, market share pakan Charoen untuk pakan ayam pete­lur di seluruh Indonesia baru 16 persen.

Sedangkan DOC ayam petelur menguasai 37 persen. Hanya 2 persen produksi digunakan untuk internal, dan 98 persen lainnya dijual ke peternak. Se­bagai solusi jangka panjang, Charoen janji akan mengatur waktu impor indukan ayam petelur sehingga tak menumpuk di satu waktu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) IKetut Diarmita mengimbau para peternak ung­gas agar memperbaiki manaje­men pemeliharaan dan mener­apkan prinsip-prinsip animal welfare. Penerapan prinsip ani­mal welfare penting dilakukan guna mendorong pengembangan unggas lokal agar berdaya sa­ing.

Dia melanjutkan, permasalah­an perunggasan nasional saat ini adalah adanya kelemahan mana­jemen pemeliharaan. "Masalah itu tentu harus dibahas dan diselesaikan secara bersama," tukasnya.  ***

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya