Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada pemerintah tidak hanya terfokus soal divestasi saham milik PT. Freeport Indonesia (P FI) semata.
Masih ada permasalahan lebih penting di balik kisruh Freeport. Terutama menyangkut nasib ribuan pekerja perusahaan asal Amerika Serikat itu.
"Kalau terjadi PHK 30 ribu buruh, ada nggak semacam task force. Lalu ada 238 ribu buruh terkena implikasi perebutan saham antara pemerintah dan Freeport. Oleh karena itu bagi kami hentikan retorika nasionalisme semu yang sesungguhnya," tegas Iqbal di Jakarta, Selasa, (7/3).
Iqbal menegaskan, masalah utama itu di smelter. Permintaan divestasi 51 persen dari 30 persen dinilainya tidak realistis. Apalagi mengingat pemerintah tak punya dana cukup mengambil alih saham Freeport.
"Nanti seperti PT. Newmont Nusa Tenggara. Kini perusahaan itu dimiliki oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yakni swasta. Itu malah memperburuk," ungkapnya.
Hemat dia, sebaiknya pemerintah fokus mendorong pengembangan smelter dari Freeport. Dengan memanfaatkan berbagai konsentrat yang dihasilkan Freeport justru bisa membuka lapangan kerja.
"Kita usulkan memperluas industri smelter di tahap pertama. Kemudian kedua, yakni power plan. Pabrik smelter nggak bisa didirikan di sembarang tempat. Harus ada industri petrokimia. Paling tepat memperluas smelting karena itu ada industri petrokimia, semen, dan lain sebagainya," urai Iqbal
.[wid]
