Berita

Sumarno/net

Politik

KPU Jakarta: Tidak Ada Atribut Dan Kampanye Akbar Untuk Putaran Dua

MINGGU, 05 MARET 2017 | 04:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran dua tidak diperkenankan menggunakan atribut dan menggelar rapat umum atau kampanye akbar.

"Tidak boleh ada atribut. Tidak boleh ada rapat umum," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Sumarno, di sela rapat pleno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Kampanye Pilkada Jakarta putaran dua akan digelar tiga hari setelah penetapan pasangan calon untuk putaran kedua.


"Tiga hari setelah penetapan, kampanye baru dimulai," jelasnya.

Dalam jadwal yang telah ditetapkan KPU DKI Jakarta, penetapan dilakukan pada 4 Maret alias sudah terlaksana. Hal tersebut dilanjutkan dengan rekapitulasi daftar pemilih dari 5 Maret hingga 19 April.

Sosialisasi dilakukan pada 4 Maret hingga 15 April, dilanjutkan masa tenang dan pembersihan alat peraga dari tanggal 16 sampai 18 April.
Pemungutan dan penghitungan suara akan dilakukan pada 19 April, dilanjutkan dengan rekapitulasi suara sepanjang 20 April hingga 1 Mei.

Sumarno menambahkan, KPU DKI hanya akan menggelar satu kali debat untuk putaran dua.

"Debat ada, apa tema dan kapan waktunya nantilah dikasih tahu. Debatnya satu kali," tutupnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya