Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) terlibat aktif mengupayakan pembentukan Indonesia Raya Incorporated (IRI). Terbaru, Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnakri ikut mempresentasikan konsep IRI ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Kami sangat ingin membawa konsep IRI ke pemerintah lewat Wantimpres. Mudah-mudahan sependapat dengan konsep ini, dan benar-benar diimplementasikan," kata Kiki dalam pertemuan dengan Wantimpres di Gedung Wantimpres, Jakarta, Rabu (1/3).
Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia) sekaligus penggagas IRI AM Putut Prabantoro, akademisi Prof DR Munawar Ismail DEA (Universitas Brawijaya), Prof DR HB Isyandi, MSc (Universitas Riau) dan DR Ir Bernaulus Saragih MSc (Universitas Mulawarman). Hadir juga wartawan senior Asni Ovier (Suara Pembaruan), Gora L Kunjana (Investor Daily) dan Ade Mulyana (Rakyat Merdeka Online).
Akademisi yang hadir adalah tiga dari 14 akademisi dari berbagai universitas di Indonesia yang menyatakan mendukung IRI. Mereka adalah Prof Dr Ir Darsono MS (Universitas Sebelas Maret, Surakarta), Dr Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Prof Mudrajad Kuncoro PhD (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta), Dr Y Sri Susilo MSi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Dr D Wahyu Aryani MT (Universitas Maranatha Bandung), Prof Dr Djoko Mursinto MEc (Universitas Airlangga Surabaya), Prof Dr Tulus Tambunan (Universitas Tri Sakti Jakarta), Sari Wahyuni MSc PhD (Universitas Indonesia Jakarta), Winata Wira SE MEc (Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepri), Dr Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), dan Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE (Universitas Andalas, Padang).
Kiki dan rombongan diterima Ketua Wantimpres Sri Adiningsih, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto dan Suharso Monoarfa, Sekretaris Wantimpres IGK Manila serta Sekretaris Anggota Wantimpres Julie Trisnadewani.
"Kami para purnawirawan TNI memandang konsep IRI bisa mengimplementasikan konsep wawasan nusantara, melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah ideologi dan politik. Nah, konsep IRI pas dalam konteks ekonomi, yakni bisa mewujudkan satu kesatuan ekonomi," katanya.
Dikatakan Kiki, jika IRI diimplementasikan bisa menyempitkan kesenjangan karena menyimbangkan pendapatan daerah yang pada ujungnya bisa mewujudkan sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sudah dilaksanakan tiga kali pertemuan untuk menyorot konsep IRI. Dua kali FGD yang dihadiri 14 profesor doktor di Solo dan Batam, lalu pertemuan dengan belasan wartawan daerah di Yogya. Memang kelihatannya masih panjang, masih jauh untuk diimplementasikan karena menyangkut perundang-undangan dan lain sebagainya. Tapi kami benar-benar ingin IRI bisa diimplementasikan," tukasnya.
[rus]
