Berita

Politik

Raja Minyak, Jokowi, dan Pertamina

KAMIS, 02 MARET 2017 | 12:32 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

"No Saudi Oil," kata Donald Trump. Janji Trump akan memukul kartel minyak yang dipandang sebagai musuh AS, dengan cara membangun kemandirian minyak AS, akan segera menjadi kenyataan. "Ini adalah era complete American energy independence," kata Trump.

Arab Saudi adalah kawan Amerika Serikat selama berpuluh puluh tahun. Mereka membentuk Petro Dolar sejak tahun 1970 an. Minyak menjadi standar dalam pembentukan nilai mata uang dolar AS. Arab Saudi menikmati keuntungan yang besar dari perdagangan minyak. Sementara Amerika Serikat menikmati keuntungan yang jauh lebih besar lagi yakni bisa mencetak dolar sesuka hati tanpa perlu colleteral. Amerika Serikat mengkhianati Bretton Woods dan menendang emas menjadi perhiasan semata.

Tapi itulah politik, tidak ada kawan abadi,  yang ada kepentingan abadi. Sekarang AS malah hendak memberlakukan tarif yang tinggi bagi impor minyak Arab Saudi. Sama yang dilakukan dengan memberlakukan tarif yang super tinggi kepada impor barang dan impor infrastruktur China. Minyak telah ditendang menjadi bahan bakar semata, dan dolar AS telah mengambil posisi independen dalam pasar uang.


Akibatnya Arab Saudi termasuk OPEC kehilangan pasar terbesar mereka yakni AS. Tidak hanya itu harga minyak jatuh pada level paling rendah dalam sejarah. Meskipun berkali-kali OPEC memotong produksi, namun dilawan oleh AS dengan menikatkan produksi shale oil dan gas mereka. Harga minyak terus berada pada harga yang tidak menguntungkan Arab Saudi. Penerimaan negara dari minyak anjlok, anggaran negara minus hingga 15 persen mencapai US 98 miliar dolar tahun lalu dan tahun ini diperkirakan US 87 miliar dolar atau mencapai Rp.1200 trilun. Arab Saudi memang masih kaya, tapi itu aset dan mereka tidak bisa mengurangi kesenangannya walau sedikit.

Arab Saudi harus berpisah dengan AS dan mencari sekutu baru. Lawatan keliling Asia yakni ke Indonesia, Malaysia dan Jepang merupakan upaya untuk mencari pelampung penyelamat dalam rangka menahan Arab Saudi dari turbulensi, mencari pembeli tetap dari minyak mereka dalam jangka panjang. Tidak lupa raja minyak membawa seluruh pangeran yang berpotensi melakukan kudeta. Raja Salman tidak mau bernasib sama dengan Raja Faizal.

Sementara oligarki pemerintahan Jokowi begitu riang gembira menyambut kedatangan raja minyak, 30 pangeran dan 1.500 anggota rombongan yang datang berkunjung ke Jakarta. Ini adalah kunjungan pemimpin negara terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Ditambah lagi ini adalah kunjungan seorang yang dianggap raja paling kaya dan paling senang menghabur hamburkan uang.

"Ini rejeki nomplok, durian runtuh, proyek besar." Kira kira itu yang terlintas dalam pikiran oligarki pemerintahan Jokowi. Setelah bertahun tahun mengemis pada China, hasilnya monorel yang gagal, kereta cepat yang gagal, reklamasi yang gagal, mega proyek listrik china 35 ribu megawatt yang berantakan.

Sebanyak 11 memorandum on understanding (MoU) ditandatangani. Air liur oligarki Indonesia menetes mendengar janji uang ratusan triliun yang siap diinvestasikan raja minyak di Indonesia. Lupakan China, lupakan Amerika Serikat, mari mulai berbisnis dengan Arab Saudi.

Tidak tanggung tanggung Pertamina sebuah perusahaan minyak nasional siap dipersembahkan kepada raja minyak. Tidak main main rantai produksi paling vital milik Pertamina yakni kilang kilang pengolahan minyak siap di serahkan kepada Saudi Aramco melalui skema joint venture (JV). Hingga direktur mega proyek dalam tubuh  Pertmaina merancang proyek hingga Rp 700 triliun sebagai kado bagi raja minyak. Uang tersebut akan digunakan  untuk membangun kilang baru, mengupgrade kilang lama, dan membangun infrastruktur minyak skala raksasa.

Pertanyaannya uangnya berasal mana? Tidak lain yakni dari menjual aset aset Pertamina bersama dengan Raja minyak Arab Saudi ke pasar keuangan internasional. Siapa saja yang mencoba menghambat akan disapu bersih sebagai mana nasib yang dialami Dirut dan Wakil Dirut Pertamina beberapa waktu lalu. Jadi jangan coba coba melawan oligarki pemerintahan Jokowi dan sekutu barunya Raja Minyak...[***]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya