SALAH satu media online, 20 Februari 2017, 09:20 WIB, memberitakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera turun ke lapangan mengecek lokasi-lokasi banjir di Jakarta.
Ahok mohon maaf kepada masyarakat karena tidak ada cara selain normalisasi sungai untuk mengatasi banjir. Ahok menegaskan banjir yang melanda di sejumlah kawasan akibat belum selesainya normalisasi Sungai Ciliwung. " Iya pasti (Cipinang Melayu banjir) karena normalisasi Sungai Ciliwung segala macam baru 40 persen. Tapi 40 persen saja efek sudah bagus banget sebetulnya. Ini kan masih ada yang bolong kan. Dulu kami baru masuk, 2.200-an lokasi banjir. Tahun lalu 400-an (lokasi banjir). Bulan ini sebelum naik itu tinggal 80 titik saja. Jadi kalau masih di Cipinang gitu ya mau bilang apa. Nanti saya mau ke sana," kata Ahok di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).
Untuk itu, solusinya, menurut Ahok, normalisasi sungai harus tetap dilakukan. "Harus tetap normalisasi. Kalau ada yang punya lahan, makanya saya selalu sampaikan ke masyarakat segera urus sertifikat. Dulu susah mesti bayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), sudah saya gratiskan. Kalau sudah dapat sertifikat ya mau nggak mau kami harus bayar harga yang berdasar NJOP supaya mereka bisa beli di tempat lain."
Ahok juga berencana mengunjungi warga korban banjir di Bukit Duri, Jakarta Selatan. "Saya mau lihat supaya yakinkan warga sana, Bukit Duri segala macam supaya mau dinormalisasi. Kan bisa lihat tetangga-tetangga. Dulu Kampung Pulo seatap, sekarang hitungan jam sedengkul. Itu karena belum beres. Jadi 4 tahun, kami baru berhasil 40 persen karena banyak masalah. Masyarakat kan saya harus mohon maaf kan situasi kayak gitu, nggak ada cara lain (normalisasi sungai), dibilang nggak sosialisasi," ungkap Ahok.
Ketika ditanya mengenai anggaran, Ahok menambahkan dana sudah ada dan tugas Pemprov DKI Jakarta menyediakan lahan kerja. Dari pemberitaan tersebut, dapat diyakini bahwa Basuki Tjahaja Purnama memang benar-benar bersemangat mengatasi masalah banjir di Jakarta. Saya sepenuhnya mendukung pembangunan infra struktur sebagai satu di antara sekian banyak upaya menanggulangi banjir, selama dilakukan tanpa mengorbankan rakyat .
Syukur Alhamdullilah, apabila Basuki Tjahaja Purnama telah sadar bahwa pembangunan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan lingkungan alam, sosial, budaya apalagi rakyat. Memang secara bulat telah disepakati oleh para ilmuwan pembangunan abad XXI , bahwa pembangunan infrastruktur dapat ditatalaksanakan tanpa melanggar hukum, HAM, Agenda Pembangunan Berkelanjutan, Kontrak Politik Ir. Joko Widodo dengan rakyat miskin Jakarta, Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Apalagi para tokoh cendekiawan sosial, hukum, ekologi, hydrologi, tata kota, arsitek yang tergabung di Forum Kampung Kota, Walhi, LBH, Urban Poor Consortium, Ciliwung Merdeka, serta berbagai LSM lingkungan dan kemanusiaan niscaya siap untuk diajak pemerintah untuk gotong-royong merencanakan dan melaksanakan pembangunan infra struktur tanpa mengorbankan lingkungan alam, sosial, budaya apalagi rakyat miskin.
Penulis pembelajar Agenda Pembangunan Berkelanjutan
