Berita

Politik

PDIP: Hilirisasi Pertambangan Harus Dikembalikan Ke Jalan benar

SELASA, 21 FEBRUARI 2017 | 13:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Anggota Komisi VII DPR RI Falah Amru mencoba membongkar polemik aturan mengenai kewajiban hilirisasi pertambangan dalam negeri. Menurutnya, banyak aturan yang dibuat pemerintah seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang mempersulit implementasi kebijakan ini.

Politikus PDIP itu mengatakan bahwa akar aturan hilirisasi sebenarnya adalah UU 4/2009. Namun, kenyatannya banyak revisi Permen dan PP yang akhirnya memperbolehkan ekspor, namun tetap terbentur aturan lama.

Misalnya, jika terbit Kepmen saja untuk memperbolehkan ekspor, maka akan terbentuk Permen 05 dan 06.


"Jika Permen 05 dan 06 direvisi sesuai Kepmen maka pemegang IUP wajib melakukan pemurnian, tapi akan diserang terus karena bertentangan dengan PP 77/2014 yang diteken SBY pada 14 Oktober 2014," katanya di Jakarta, Selasa (21/2).

Dengan begini, kata Falah, tujuan kembali ke tafsir UU 4/2009 tidak akan tercapai. Tujuan kegiatan pertambangan untuk devisa masuk dan lapangan kerja tidak akan tercapai.

"Tujuan mewujudkan industri logam dasar tidak akan tercapai dan akan berakhir pada kegagalan lagi," tegasnya.

Namun demikian, jika sepenuhnya kembali berpegang teguh pada UU 4/2009, pada Bab III dijelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan kebijakan minerba untuk kepentingan dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat mengendalikan produksi dan ekspor yang selanjutnya diatur dalam PP.

"Dalam BAB XIII aturan ini tegas dijelaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah mineral. Jika ada industri pengolahan (smelter), maka pemegang IUP dan IUPK wajib memenuhi kebutuhan industri ini," jelas Falah yang juga bendahara PBNU ini.

Kemudian dalam BAB XXV Pasal 170 juga tegas dikatakan bahwa pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi wajib melalukan pemurnian selambatnya 5 tahun setelah diundangkan (2009).

"Artinya, kewajiban melakukan pemurnian hanya bagi pemegang KK seperti Freeport, PT NTT dan PT Vale. Konsentrat PT Freeport yang kadar CU 25 persen dilebur menjadi logam CU 99 persen," tutupnya. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya