Pemerintah Masih Tidak Serius Dengan Poros Maritim Dunia

RMOL. Pemerintah dianggap belum serius untuk mewujudkan kedaulatan nusantara melalui program poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
 
Menurut Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) Riswanto, hingga kini pemerintah masih kebanyakan menebar janji-janji kosong bagi nelayan, pengusaha sektor kelautan dan juga masyarakat pesisir secara keseluruhan.
 
"Saya ingat pemerintah juga menjanjikan kapal, bagi-bagi kapal bagi nelayan. Ada juga menteri mau kasih kapal dan modal bagi lulusan sekolah kelautan katanya. Emang banyak duitlah pemerintah ini ya. Semua mau dikasih kapal, terus membawa kapal sendiri dan jadi ABK sendiri. Masalah yang ada tidak diatasi, kebanyakan janji-janji doang,” ujar Riswanto di Jakarta, Kamis (16/2).
 

 
Menurut dia, jangankan Program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, persoalan alat tangkap saja masih terus dibuat polemik. "Bagaimana mau jadi Poros Maritim Dunia kalau persoalan alat tangkap saja pun ribut terus, tidak berpihak kepada kaum kecil,” jelas Riswanto.
 
Contoh konkrit, lanjut dia, pemerintah perlu mengecek dengan sungguh bahwa sudah begitu banyak nelayan dan orang-orang Indonesia yang malah memilih menjadi buruh maupun Anak Buah Kapal (ABK) di kapal-kapal asing. Hal itu terjadi dikarenakan nelayan dan masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.
 
Jika memang peduli kepada nelayan Indonesia, sambung dia, maka tentu harus dibenahi secara konkrit kesiapan nelayan dan kebutuhan nelayan Indonesia itu sendiri. "Marilah dulu berpikir logika, kenapa orang-orang lebih memilih menjadi ABK di kapal asing ketimbang jadi nelayan atau jadi ABK di negara sendiri? Padahal, negara kita sebegitu kaya dengan sumber daya lautnya,” ujar Riswanto.
 
Hal itu terjadi, kata dia, dikarenakan tidak ada keseriusan pemerintah untuk mengembangkan sektor laut dan nelayannya sendiri. Juga, tidak pernah serius mendorong pengusaha Indonesia untuk berusaha dengan baik di negaranya sendiri. "Pemerintah seolah tidak mau mendorong para pelaku atau pengusaha perikanan untuk lebih maju. Jadi, pemerintah kita ini belum serius mengelola sumber daya kelautan kita,” ujar Riswanto.
 
Dia berharap, ke depan ini, ada bukti konkrit yang dilakukan pemerintah yang bisa dilakukan dan dikembangkan bagi kesejahteraan nelayan Indonesia. "Mestinya, pemerintah kita belajar dari pengalaman masa lalu dalam hal-hal pengembangan dan bantuan kepada nelayan,” demikian Riswanto. [sam]