Berita

Didik Mukrianto/Net

Politik

Demokrat: Tudingan Antasari Bentuk Pelecehan Lembaga Yudikatif

RABU, 15 FEBRUARI 2017 | 04:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tudingan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang menuding Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam dugaan kriminalisasi terhadap dirinya terkait kasus pembunuhan bos Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen disesalkan politisi Demokrat.

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai tudingan itu tidak mendasar.

"Kelasnya Antasari Azhar masih melempar wacana dan isu yang tidak ada substansi dan tidak ada dasar kebenarannya. Mungkin itu memang kelasnya selama ini," kata Didik seperti diberitakan RMOLJakarta Selasa (14/2).


Apalagi, sambungnya dalam kasus tersebut Antasari telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana proses hukum yang sudah dijalaninya.

"Opini yang dibangun beliau terkait dengan kriminalisasi di satu sisi dihadapkan kepada keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Di sisi lain sangat berbanding terbalik dan menjawab apa yang diopinikan secara nyata," katanya.

Didik menilai pernyataan Antasari seperti pelecehan terhadap segenap lembaga yudikatif. Didik juga menyebut Antasari seharusnya memahami bahwa proses hukum tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

"Antasari Azhar tentu paham dan tahu bahwa hukum dan kekuasaan yudikatif adalah independen, dan tidak boleh diintervensi dan diinfiltrasi oleh kekuatan mana pun," kata Didik.

Sebelumnya, Antasari meminta SBY untuk jujur kepada publik tentang siapa yang diperintah untuk merekayasa kasusnya dan mengkriminalisasi dirinya.

"Saya minta Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya. Beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau lakukan. Beliau memerintahkan siapa untuk rekayasa dan mengkriminalisasi Antasari," kata Antasari dalam konferensi pers di kantor Bareskrim Polri. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya