. Presiden Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi secara sengaja dan terang- terangan di tengah situasi Pilkada DKI Jakarta 2017.
Alasannya, Jokowi tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta, yang sudah menjadi terdakwa di persidangan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan kondisi ini semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di tengah keraguan mereka terhadap kejaksaan dan kepolisian.
Ia menyatakan seharusnya pemerintah dapat memenuhi harapan masyarakat agar pelaksanaan pemilu berjalan adil dan jujur. Situasi seperti ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan mendorong masyarakat bergerak dengan caranya sendiri.
"Kecurangan ini dikhawatirkan dapat mendorong masyarakat menggunakan caranya sendiri atau people power untuk berhadapan dengan pemerintah demi tegaknya hukum dan demokrasi," jelas Ferry, Selasa (14/2).
Pemerintah dinilai telah melanggar UU Pemerintahan Daerah dan UU KUHP serta beberapa peraturan lain karena tidak menonaktifkan Ahok yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama. Sabtu kemarin, Ahok kembali menjabat sebagai gubernur aktif setelah menjalani masa kampanye pilkada.
[rus]
