Berita

Foto/Net

Nusantara

PILKADA JAKARTA

Buruh Harus Diberi Keleluasaan Untuk Memilih

SELASA, 14 FEBRUARI 2017 | 09:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Buruh yang tersebar di lima kawasan industri besar di Jakarta, yaitu Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung,  Kawasan Industri Pulo Gadung, Kalideres, Cengkareng, dan Kawasan Industri Marunda untuk dapat menunaikan hak konstitusinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu besok (15/2).

Ajakan ini disampaikan oleh analis politik dan HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Selasa (14/2).

Selain itu, kata Andy, para pengusaha diingatkan agar pekerjanya mendapatkan hak libur nasional Pilkada sebagai tertuang dalam Keppres 3/2017


"Mempekerjakan para buruh alias pekerja pada tanggal 15 Februari 2017 merupakan kategori pelanggaran UU Ketenagakerjaan 13/2003," ucapnya.

Menurut data Labor Institute Indonesia, per Februari 2016, jumlah buruh di Jakarta lebih kurang 3,2 juta pekerja. Dengan jumlah sebanyak itu, KPU DKI Jakarta sudah seharusnya menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dekat atau terjangkau dari tempat tinggal buruh tersebut.

"Menurut pemantauan kami masih sangat kurang TPS yang terjangkau. Selain itu masih banyak buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung, Marunda dan Cakung belum memiliki undangan untuk memilih, dikarenakan sistem shift kerja yang dialami oleh sebagian besar mereka," papar Andy.

Ia khawatir akan undangan untuk pemilih yang belum diterima oleh para buruh tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam, sehingga dihimbau agar pihak Bawaslu Jakarta agar lebih konsentrasi mengawasi pelaksanaan pilkada di sekitar kawasan industri. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya