Komisi XI DPR nampaknya pesimis terhadap rencana pemerintah yang dalam waktu dekat ini menerbitkan kebijakan ekonomi XI.
"Nanti kita lihat. Yang pasti kebijakan yang kemarin kan masih jalan di tempat," ujar anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan kepada Kantor Berita Politik RMOL di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2).
Ia ragu kebijakan ekonomi XI juga berjalan mengingat buruknya situasi ekonomi global, ditambah persoalan dalam negeri.
"Apalagi mendekati Pilkada seperti ini. Tahu sendirilah gonjang-ganjingnya seperti apa, ujung-ujungnya
tax ratio kita juga turun kan, ngga terlalu bagus, efeknya nanti pendapatan pajak nggak akan tercapai," imbuhnya.
Justru menurutnya akan sulit jika target pendapatan pajak tidak tercapai, sementara pemerintah mengalokasikan belanja negara besar.
"Ini gimana. Belanjainnya pakai apa? Akhirnya PNBP digenjot, naik harga ke kiri ke kanan, orang sudah berat tambah berat. Kalau itu juga tidak tercapai, pasti juga akan mengeluarkan yang namanya SBN lain, SBN Syariah. Ujung-ujungnya pasti hutang," kritik politisi Gerindra tersebut.
Seperti diketahui pemerintah berencana ekspansi dengan mengundang para investor luar negeri ke Indonesia. Namun Heri mengingatkan, di satu sisi, kondisi dalam negeri justru terus memburuk.
"Kebijakan dalam negeri kita kontraksi antara satu kementerian dengan kementerian yang lain itu tidak sinergi. Contoh, Kemenkeu mengatakan inflasi kita kurang lebih empat persen, itu kan plus minusnya. Sekarang ini baru bulan Februari, Januari kemarin ada kenaikan BBM, ada yang namanya pencabutan listrik 900 dan 450, ada juga kenaikan BPKB dan STNK," urainya.
Diakuinya memang kenaikan tarif listrik baru per 1 Januari 2017 belum terasa dampaknya hingga sekarang oleh masyarakat. Tapi nanti saat bulan Maret.
"Inflasi kita sekarang per Februari sudah 0,97, itu baru Januari mulai, apalagi kalau mau tarik sampai dengan Desember, pasti akan lebih empat persen," imbuhnya.
[wid]
