Ketua GNPF-MUI Diperiksa Usai Pencoblosan

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir akan memenuhi panggilan penyidik pekan depan atau setelah Pilkada. Ia dipanggil terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Bersama.

Begitu kata penasehat hukum GNPF MUI, Kapitra Ampera seperti diberitakan RMOLJakarta, Minggu (12/2).

"Panggilan kedua Pak Bachtiar sehari setelah Pilkada, 16 Februari," ujarnya.

Tanggal tersebut dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antara polisi dan pihak GNPF. Tujuannya, agar suasana hari pencoblosan tetap kondusif.

"Biar suasana kondusif saja, supaya hari pencoblosan semua bisa tenang juga," kata dia.

Menurutnya, pemanggilan kedua ini mengagendakan penyampaian keterangan tambahan pada pemanggilan pertama (Jumat, 10/2). Pihaknya pun telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang mampu memperkuat keterangan Bachtiar Nasir.

Kasus ini bermula dari rekening milik Yayasan Keadilan Untuk Semua yang digunakan sebagai tempat menampung sumbangan donatur dalam aksi bela Islam. Namun penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan dana umat tersebut.

Bentuk penyalahgunaan tersebut hingga saat ini belum dipaparkan penyidik Bareskrim Polri. Polisi mengaku masih harus mendapatkan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi yang dibutuhkan.

Sedangkan Bachtiar menyebut dirinya tidak masuk dalam kepengurusan yayasan tersebut, baik sebagai pendiri, pengawas, maupun pembina yayasan. [ian]