Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang angkanya meningkat dari tahun lalu sebesar 14, 43 persen, yaitu menjadi Rp. 14.7 triliun.
Walaupun sempat alot, akhirnya APBA 2017 disahkan DPRA dengan plt gubernur Aceh pada 8 Februari 2017. Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Aceh mengapresiasi kedua belah pihak yang akhirnya mencapai mufakat.
Wakil Ketua LP-KPK Aceh, Muammar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Aceh sebagai salah satu propinsi binaan, hal itu harus ditindaklanjuti sehingga pencegahan korupsi dapat dilakukan, bukan hanya setelah negara dirugikan baru KPK bertindak.
"LP-KPK sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief yang menyatakan Aceh rawan tindak korupsi salah satunya karena dana otonomi khusus yang besar," sebut Muammar dalam rilisnya, Minggu (12/1).
Menurutnya, ada enam isu strategis dalam APBA 2017, kesemuanya sangat rawan tindakan korupsi. Itulah sebabnya LP-KPK meminta KPK serius membina Aceh bukan sebatas retorika.
"KPK dapat mengajak kejaksaan dan kepolisian serta sipil di Aceh guna mengawal APBA 2017," ujar Muammar.
Selain pembangunan infrastruktur yang rawan
mark up, KPK lanjut Muaamar, juga harus mengawal penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini kurang dikawal.
Sementara itu bidang investasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menurut Muammar selama ini rawan kolusi dalam pemberian izin, baik sumber mineral dan energi, izin HPH dan HGU hutan juga menjadi titik yang harus mendapat perhatian KPK.
LP-KPK menilai perlunya pengawalan APBA 2017 selain sebab-sebab yang selama ini sudah menjadi rahasia umum, tahun ini merupakan tahun politik dimana SKPA bisa menjadi ATM bagi pihak-pihak yang punya kekuasaan maupun yang akan berkuasa setelah hasil Pilkada 15 Februari 2017.
"KPK harus segera membentuk tim khusus bersama kejati dan kepolisian sehingga pengawalan APBA 2017 dapat berjalan dengan baik," saran Muammar.
[rus]
