Berita

Pilkada Jakarta: Politik Ekologi Dan Beban Warisan Anti Pembangunan Politik Alternatif

JUMAT, 10 FEBRUARI 2017 | 14:50 WIB | OLEH: PIUS GINTING

REKLAMASI Teluk Jakarta untuk kepentingan kelas borjuis. Tidak sejalan dengan konsep keberlanjutan. Ekspansi wilayah kota ke tengah laut dari material yang diperlukan, laut yang ditimbun, hingga sistem operasional (siklus material, energi) saat kompleks hunian reklamasi telah berfungsi akan menabrak prinsip prinsip keberlanjutan (siklus tertutup dalam penggunaan material, energi, prinsip yang diperkenalkan oleh Barry Commoner).

Contohnya, pasokan pangan akan diambil dari daerah pertanian luar Jakarta, dan membutuhkan transportasi yang boros energi. Material pangan berdasarkan prinsip ekologi sebaiknya dikonsumsi di lokasi atau dekat dengan lokasi dimana pangan tersebut dihasilkan, agar sisa dan limbah pangan tersebut kembali ke lokasi tersebut sebagai bahan penyubur.

Alih alih demikian, sisa pangan dan sampah yang kelak dihasilkan di daerah reklamasi akan masuk ke wilayah laut, dan berpotensi menimbukan kawasan laut dengan kualitas buruk dikenal dengan istilah dead zone (ikan ikan mati massal karena kekurangan oksigen).


Perlu artikulasi politik lingkungan yang mengeritik ekpansi wilayah perkotaan dibawah sistem kapitalistik.

Artikulasi politik lingkungan yang anti kapitalistik dan menawarkan solusi pembangunan yang berkelanjutan--tanpa eksploitasi terhadap pekerja--dan mengembalikan hubungan organik manusia dengan alam sangat diperlukan ditengah memburuknya kualitas lingkungan hidup. Hubungan manusia dengan alam banyak telah diputus oleh kapitalisme dengan cara primitif seperti penggusuran, perampasan lahan dan penutupan laut wilayah tangkap nelayan. Maupun dengan cara cara pasar, dengan membeli lahan rakyat yang telah hidup susah, perlu suntikan finansial.

Tidak ada jalan keluar dari persoalan lingkungan yang bisa diharapkan dari kandidat Pilkada Jakarta. Ahok telah membangun reklamasi. Anis selama jadi Rektor Paramadina punya hubungan kerjasama erat dengan Newmont, perusahaan pembuang limbah tambang terbesar ke laut di dunia (120.000 ton per hari di Teluk Senunu). Sandi Uno sangat dekat dan kaya berkat industri tambang batubara, penyebab perubahan iklim. Agus juga tak lebih baik bercermin dari kebijakan lingkungan pada masa pemerintahan SBY, seperti melindungi Lapindo dari pertanggungjawaban mutlak, dan juga mengeluarkan Perpres Reklamasi di Bali.

Pilkada Jakarta adalah dengan semua kandidat dengan rekam jejak buruk bagi lingkungan hidup. Semuanya akan berbuat bagi kelompok borju yang diuntungkan. Dan mengorbankan lingkungan hidup secara umum.

Namun alternatif dan artikulasi politik lingkungan yang komprehensif ini akan berhadapan dengan kekuatan mapan dan sering memelihara organisasi reaksioner dan represif. Wikileaks mengungkap FPI sebenarnya dipelihara oleh kekuatan negara. Dan Ahok selama proses kampanye ini telah berhadapan dengan kekuatan tersebut. Apakah pertentangan mereka abadi? Kemungkinan juga tidak.

Namun jika Ahok kalah saya mengkawatirkan politik represif berbasis keagamaan akan meluas. Sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan SBY dengan peristiwa Cikesik, penyerangan aksi AKKBB.

Tentu gerakan lingkungan tidak akan sesulit sekarang memilih jika aktivis gerakan lingkungan membangun kekuatan politik alternatif, seperti Partai Hijau atau koalisi partai politik alternatif yang dibangun gerakan aktivis. Tapi mayoritas tokoh aktivis lingkungan enggan membangun kekuatan politik alternatif tersebut. Namun bukan berarti aktivis lingkungan ini kemudian tidak mendekat kepada kekuasaan mapan yang dihasilkan oleh proses partai politik. Sebutlah diantaranya EH, ChM, AT.

Mereka semua telah berkontribusi bagi macetnya gerakan politik lingkungan hidup di Indonesia sehingga iklim kampanye pilkada tidak berbasiskan penyelamatan lingkungan hidup, namun sentimen ikatan primordial yang semu.[***]

Penulis adalah aktivis lingkungan hidup.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya