Presiden Jokowi diminta mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Pasalnya, mereka dinilai pihak yang paling bertanggung jawab di balik kegaduhan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menilai, pencopotan Dwi Soetjipto sebagai DirekÂtur Utama (Dirut) Pertamina, semena-mena.
"Dwi punya banyak prestasi. Selama ini kinerjanya cemerlang, seharusnya dia mendapatkan apresiasi, bukan dicopot," kata Mukhtasor daÂlam siaran persyang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia lalu menyebutkan sejumlah prestasi Dwi. Antara lain, membubarkan
Pertamina Energy Trading Limited (PeÂtral), melakukan transformasi dan efisiensi, melakukan pembangunan kilang, dan mewujudÂkan bahan bakar minyak (BBM) nasional satu harga.
Menurutnya, jika alasan pencopotan karena Dwi dianggap tidak kompak di dalam menjalankan tugasnya bersama direksi lainnya, seharusnya Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran komisaris Pertamina yang dievaluasi. Sebab, kegaduhan terjadi sejak ada reÂstrukturisasi organisasi direksi, menambahkan jabatan baru Wakil Dirut yang dijabat AhÂmad Bambang dalam susunan direksi.
"Kegaduhan ini bukan baru pertama terjadi. KementeriÂan BUMN gagal mengelola BUMN. Rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menemÂpatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten," cetusnya.
Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014 tersebut menilai, penambahan jabatan Wakil Dirut tidak memiÂliki nilai strategis untuk peruÂsahaan. Makanya, baru seumur jagung (tiga bulan) jabatan itu kembali dihapus.
"Sekarang telah terbentuk opini, restrukturisasi dilakukan hanya sekadar untuk mendongkel direktur utama," kata Mukhtasor.
Bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga menilai, dewan komisaris dianggap seÂbagai pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban. Karena, mereka yang mengangkat jajaÂran direksi.
Said melihat, ada proses yang janggal di balik pencopotan Dwi Soetjipto. Dia berpendapat, seharusnya jika memang ada masalah komunikasi antara Dirut dan Wadirut, terlebih dahulu dimusyawarahkan.
"Saya kenal Pak Dwi Soetjipto dan Pak Ahmad Bambang, dua-duanya bukan orang yang keras kok. Keduanya pasti bisa nurut kalau diajak bicara," katanya.
Said khawatir, pencopotan Dwi membuat dewan komisaÂris merasa memiliki kekuasaan penuh mengontrol direksi. Jika komisarisnya profesional dan berintegritas, tentu tidak masalah. Namun yang berbahaya jika punya agenda khusus.
Dia mengingatkan, kinerja BUMN akan berjalan bagus jika dikelola orang profesional dan bebas dari intervensi. MeÂmang tidak mudah memisahkan BUMN dari beragam kepentingan. Tapi, pemerintah harus mampu melaksanakannya. Hal tersebut bisa dimulai dengan memilih jajaran direksi dan komisaris yang profesional.
Saat dikonfirmasi mengenai penilaian tersebut, sejumlah pejabat BUMN dan komisaris Pertamina yang dihubungi tidak menjawab. Begitu pun dengan pesan singkat yang dikirim, tidak dibalas.
Seperti diketahui, pencoÂpotan Dwi diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2).
Sebagai gantinya, Menteri BUMN Rini Soemarno menunÂjuk Direktur Gas dan Energi BaÂru Terbarukan Pertamina Yenni Andayani sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Direktur Utama. Selain Dwi, RUPS juga memutuskan menghapus posisi Wakil Dirut.
Rini menerangkan, pencopotan dilakukan karena Dwi dan Ahmad tidak mampu melakukan kerja sama dengan baik.
"Pertamina tengah dalam perjalanan untuk memulai beberapa proyek strategis. Namun, terjadi permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina. Di mana jika ini diteruskan akan membahayakan bagi Pertamina itu sendiri. Apalagi banyak keputusan strategis di Pertamina yang tertunda, maÂkanya kita cepat lakukan RUPS," tegas Rini.
Dia memastikan, pencopoÂtan jabatan Dirut dan Wadirut Pertamina ini sudah mendapat persetujuan Presiden Jokowi. Menurutnya, sebelum dilakukan pencopotan, pihaknya mengajuÂkan permohonan Pertimbangan ke Presiden. ***
