Kebiasaan Jelek Ahok

DEBAT Pilgub II selesai tanggal 27 Januari. Ahok Jarot semakin menampakan karakter aslinya. Serampangan, tukang klaim, agresif, data hoax, hobi mendeskreditkan, norak dan jago bluffing.

Debat dibuka dengan gelar rapor kinerja Ahok-Jarot. Merah semua. Laporan kinerja Ahok mendapat nilai CC. Audit BPK, dapet WDP. Di bawah Ahok, Jakarta berada di peringkat 16 dari 33 provinsi berdasarkan Laporan Ombudsman.

Salah satu kebiasan jelek kronis Ahok adalah mengklaim. Dia bilang PNS bersukur dan bahagia kerja di bawah pemerintahannya. Itukan kata Ahok. Buktinya Silvy malah melawan Ahok.

Di persoalan air, Ahok ngga jelas. Cuma lempar janji abstrak tentang subsidi. Tidak sebut angka.

Sebaliknya, Anies lebih konkrit. Dia akan sediakan subsidi sebesar 80%. Bila Ahok masih membebani rakyat dengan tarif pipanisasi, Anies bilang biayanya 0%. Jadi rakyat terbebas dari beban biaya pipanisasi.

Selain mengklaim, kebiasaan jelek Ahok Jarot adalah mengulang-ulang sesuatu yang menurut mereka bagus. Padahal, faktanya tidak demikian.

Ahok dan Jarot mengulang-ulang KJP sebagai solusi pendidikan. Faktanya, 50% anak usia SMA di Jakarta Utara tidak bersekolah. Bila KJP sukses, seperti klaim Ahok Jarot, maka mestinya posisi Jakarta Utara tidak berada di bawah Biak.

Ada banyak masalah di soal pendidikan. Dan solusinya tidak tunggal. KJP lagi, KJP lagi. Kenyamanan proses belajar, kualitas guru dan infrastruktur sekolahan, persoalan kesejahteraan guru-murid dan sebagainya mempengaruhi angka partisipasi anak usia sekolah. Jelas, Ahok Jarot cuma tau KJP dan KJP lagi. Seakan ini obat mujarobat yang sanggup sembuhkan semua penyakit. Nyatanya, tidak begitu.

Kebiasaan jelek Ahok yang lain adalah suka menyerang dengan data palsu.

Ahok menyatakan bahwa Mendikbud berada di peringkat 22 dari 22 kementerian. Tujuan dari statemen ini adalah ngebully Anies. Alas, Ahok malah jadi bahan tertawaan. Ternyata itu peringkat Depdikbud sebelum Anies jadi menteri.

Setelah Anies jadi menteri, ranking Kementerian Pendidikan naik jadi peringkat 9 dari 22 kementerian. [***]

Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KOMTAK)