Pemerintah Tak Perlu Ngotot Ikut Perdagangan Bebas TPP

Pemerintah disarankan untuk tidak ngotot bergabung dalam kerja sama Trans-Pacific Partnership (TPP). Ekonom dan pelaku usaha di Tanah Air memandang langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperkuat kerja sama bilateral, lebih masuk akal dan cocok untuk Indonesia.

Ekonom Institute for De­velopment of Economic and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, cabutnya AS dari TPP menjadi pelajaran untuk Indonesia untuk tidak lagi berharap pada kerja sama semacam itu.

Menurutnya, membangun kerja sama perdagangan bilateral dan kawasan atau regional jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk memastikan perekono­mian berjalan dengan baik.

"Bilateral dan regional jauh lebih aman, pemerintah bisa membuat kesepakatan yang lebih menguntungkan. Negoisasi dapat dilakukan dengan baik dengan mitra dagang," kata Heri di Jakarta, kemarin.

Dia mencontohkan kerja sama bilateral dengan Australia. Kedua negara sudah sama-sama tahu kekurangan dan kelebihan perdagangan masing-masing sehingga kedua negara bisa saling mengisi.

Heri menyebutkan, saat ini Indonesia tengah merampung­kan kesepakatan dengan Negeri Kanguru dalam kerja sama Indonesia-Australia Compre­hensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dalam IA-CEPA, kedua negara sepakat bekerja sama di bidang perdagangan, jasa, industri, dan investasi serta pengembangan sumber daya manusia. Sebelum IA-CEPA berlangsung, tercatat kerja sama Indonesia-Australia menorehkan kinerja yang baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor non-migas Indonesia ke Australia mencapai 2,66 juta dolar AS sepanjang tahun 2016. Australia juga menyumbang banyak wisatawan ke Indonesia, yakni mencapai 1,2 juta kunjungan sepanjang tahun 2016.

Menurut Heri, ikut TPP hanya akan membuat Indonesia terjegal banyak hambatan non tarif yang diberlakukan negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi itu. Sebab, beberapa negara menerapkan banyak hambatan non tarif.

Rugikan Indonesia

Pandangan serupa disampai­kan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Berdasarkan kajian pihaknya, masuk TPP hanya akan merugikan Indonesia. Karena 250 juta penduduk hanya akan dijadikan pasar, sementara produk lokal yang masuk ke pasar mereka sedikit.

"Kita belum ikut, dan enggak ada kepentingan untuk ikut. Masuk TPP hanya akan diman­faatkan negara lain," cetusnya.

Dia meragukan China akan menerima tawaran Australia untuk masuk TPP. Sebab, Negeri Panda merupakan penggagas pakta perdagangan di wilayah Asia (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).

"Banyaknya negara menerapkan kebijakan perdagangan protektif, merupakan kesem­patan bagi pemerintah utnuk memperkuat industri di dalam negeri," kata Hariyadi.

Sekadar informasi, AS secara resmi mundur dari TPP. Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk me­narik AS dari kelompok TPP.

"Semua orang tahu apa arti­nya, kan? Kami telah berbicara tentang hal ini sejak lama. Ini suatu hal yang penting untuk Amerika Serikat," ujar Trump.

Seperti diketahui, TPP diben­tuk tahun 2015. TPP merupakan kerja sama perdagangan bebas yang telah memiliki anggota 12 negara. Sebelumnya, dalam kampanyenya, Trump menilai, TPP sebagai perjanjian yang merusak industri manufaktur AS. Kebijakan tersebut menyebabkan banyak perusahaan Negeri Paman San keluar dari negara tersebut sehingga mem­buat warga Amerika kehilangan kesempatan bekerja.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer menerangkan, keputusan Trump tersebut menandakan bahwa kebijakan perdagangan AS telah memasuki tahap ba­ru. Menurutnya, ke depan pemerintah AS akan mengedepankan kerja sama perdagangan bilateral.

Pasca AS keluar, negara anggota TPP lainnya ingin kerja sama dipertahankan meskipun tanpa Negara Adikuasa tersebut.

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyampai­kan masih ada kesempatan kerja sama TPP untuk terus berjalan.

"Bisa saja kebijakan AS berubah soal TPP ke depan. Masih ada kesempatan TPP tetap berjalan tanpa AS. Saat ini, ada potensi bagi China untuk ikut da­lam TPP," jelas Turnbull seperti dilansir dari AFP, kemarin.

Menteri Perdagangan Australia Steven Ciobo mengatakan, negaranya beserta Kanada, Me­ksiko, dan anggota lainnya me­nyiapkan konsep TPP tanpa AS, pada pertemuan World Trade Organisation (WTO) di Davos, Swiss.

"Ada porsi untuk China, bila kami bisa mereformulasi TPP tanpa AS. Negara seperti Indonesia dan China atau lainnya bisa bergabung," ajak Ciobo. ***