Berita

Foto/Net

X-Files

2 Eks Dirut Berdikari Resmi Jadi Tersangka

Kasus Korupsi Pengadaan Pupuk
RABU, 18 JANUARI 2017 | 09:31 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

KPK menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet periode 2010 hingga 2013. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan pupuk oleh PT Berdikari.
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan, pihaknya memisahkan penyidi­kan kasus ini dalam dua periode waktu. Yakni pada kurun 2010 hingga 2011. Kemudian, kurun 2012-2013.

Dalam penyidikan pengadaan pupuk periode pertama, peny­idik menetapkan tig tersangka, Yakni Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Heru Siswanto, Direktur Utama PT Berdikari Asep Sudrajat Sanusi dan Kepala Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Bambang Wuryanto.

Sedangkan tersangka hasil penyidikan pengadaan periode dua adalah Kepala Perum Perhutani Unit IJawa Tengah pengganti Heru, Teguh Hadi Siswanto dan Dirut PT Berdikari (Persero) Librato El Arif.

Sedangkan tersangka hasil penyidikan pengadaan periode dua adalah Kepala Perum Perhutani Unit IJawa Tengah pengganti Heru, Teguh Hadi Siswanto dan Dirut PT Berdikari (Persero) Librato El Arif.

Kelima tersangka itu didugamelanggar Pasal 2 ayat 1 atau PAsal 3 Undang-undang Nomori 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 junto Pasal 65 KUHP.

Febri mengungkapkan keru­gian keuangan negara akibat kasus itu ditaksir hingga Rp 10 miliar. Namun KPK masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penetapan tersangka itu meru­pakan pengembangan dari kasus serupa yang menjerat Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa. Ia telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan dihukum penjara 4 tahun serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Siti Marwa dinyatakan ter­bukti menerima fee Rp 2,2 miliar dari calon rekanan PT Berdikari dalam pengadaan pupuk. Selama periode 2010-2012, Siti Marwan menerima fee Rp 350 hingga Rp 450 dari setiap kilogram pupuk yang dipasok rekanan kepada PT Berdikari.

Siti Marwa yang juga men­jadi Vice President PT Berdikari saat itu memerintahkan pupuk dikirim ke Perum Perhutani. Biaya pengadaan pupuk ditang­gung PT Berdikari.

Selain Siti Marwa, KPK juga menetapkan tiga rekanan PT Berdikari dalam pengadaan pupuk ini sebagai tersangka. Mereka yakni Sri Astuti (Komisaris CV Timur Alam), Aris Hadiyanto (Direktur Utama CV Jaya Mekanotama) dan Budianto Halim Widjaja (Komisaris PT Bintang Saptari).

Mereka menyuap Siti Marwa agar proyek pengadaan pu­puk tak diserahkan kepada vendor lain. Di persidangan, Budianto Halim Widjaja berdalih memberikan uang Rp 522 juta kepada Siti Marwa seba­gai pinjaman. Namun jaksa penuntut umum KPK menilai, Budianto tidak bisa membukti­kan dalihnya.

Sementara Siti Marwa mengakupemberian uang dari Budianto adalah cash back dari proyek pengadaan pupuk. Siti Marwa menyampaikan permintaanitu kepada Budianto lewat Fitriadi Santosa.

Adapun permintaan uang itu sebesar Rp 57.126.060 pada 7 April 2011, Rp 104.227.110 pada 2 Mei 2011, Rp 20 juta pada 13 Mei 2011, Rp 76.484.701 pada 1 Juni 2011, Rp 15 juta pada 20 Juni 2011, dan Rp 200 juta pada 8 Desember 2011.

Siti Marwa bersedia blak-blakan mengenai pemberian uang dari Budianto karena dia mengajukan permohonan menjadi justice collaborator. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya