5 Januari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan warga Bukit Duri terhadap penggusuran secara melanggar hukum, HAM, dan Pancasila.
Tentu saja warga Bukit Duri bergembira dan berbahagia menyambut vonis Majelis Hakim PTUN yang terbukti sudi mendengar jeritan derita rakyat. Namun kegembiraan dan kebahagiaan rakyat ternyata tidak bertahan lama.
Gubernur Jakarta Non Aktif, Basuki Tjahaja Purnama, santai menanggapi kemenangan warga Bukit Duri dengan menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi wilayah Bukit Duri dan akan mengajukan banding terhadap warga Bukit Duri.
Berarti putusan PTUN mentah kembali, maka warga Bukit Duri terpaksa kembali ke titik nadir harap-harap-cemas atau cemas-cemas-harap bahkan cemas-cemas-cemas menanti proses hukum selanjutnya seperti yang disesumbarkan cagub Jakarta yang benar-benar yakin akan terpilih menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 2017.
Suasana cemas makin mencemaskan akibat pada tanggal 13 Januari 2017, pendekar kemanusiaan dari Jeneponto sebagai pembela rakyat tergusur di gugus terdepan, Sandyawan Sumardi mendadak menerima telepon dari tidak kurang Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan , Hasto Kristiyanto. Ternyata Sandyawan Sumardi diundang ke kantor markas besar PDIP untuk jumpa Sekjen PDIP untuk entah urusan apa.
Wajar ada kekuatiran warga Bukit Duri, termasuk saya sebagai simpatisan mereka, bahwa PDIP sebagai parpol pengusung Basuki sebagai cagub akan mendukung semangat Basuki melanjutkan penggusuran tanpa peduli hukum, HAM dan Pancasila. Maka dengan jantung berdagdigdug kami semua menanti hasil pertemuan Sandyawan Sumardi dengan Hasto Kristiyanto.
Menjelang maghrib, akhirnya Sandyawan Sumardi menelepon saya untuk memberitahukan hasil pertemuan pejuang Bukit Duri dengan Sekjen PDIP dengan nada datar sehingga membuat jantung saya berhenti berdetak. Dengan nada datar, Sandyawan Sumardi menginfokan bahwa hasil pertemuan cukup baik.
Saya penasaran mengenai apa yang dimaksud dengan "cukup baik" itu, maka mendesak sahabat merangkap mahaguru kemanusiaan saya, menjelaskan lebih jelas mengenai apa sebenarnya hasil pertemuan dirinya dengan Sekjen PDIP.
Sang pendekar kemanusiaan dari Jeneponto dengan nada tetap datar berkisah bahwa Sekjen PDIP menyajikan secangkir kopi dan semangkok mie bakso sambil membahas kasus penggusuran Bukit Duri bersama Sandyawan. Setelah mengerti duduk permasalahan yang sebenarnya, kemudian Sekjen PDIP di hadapan Romo Sandy langsung menelpon Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta, Soni Sumarsono, untuk memberikan pengarahan kepada PLT Gubernur Jakarta untuk tidak mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim PTUN yang memenangkan warga Bukit Duri.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin membuktikan bahwa PDIP adalah benar-benar parpol wong cilik yang mustahil membiarkan pemerintah menindas rakyat apalagi dengan cara melanggar hukum, HAM dan Pancasila!
Berarti, untuk sementara, warga Bukit Duri dapat bernafas lega. Namun perjalanan roller coaster Bukit Duri menelurusi kemelut roller deru campur debu berpercik keringat, air mata dan darah, masih berkepanjangan.
Penulis adalah pemrihatin nasib rakyat tergusur
