Berita

Jaya Suprana

Bersatu Padu Bela Negara

KAMIS, 12 JANUARI 2017 | 12:23 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PER asing kerap memberitakan Indonesia secara tidak benar. Namun saya wajib mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh kantor berita CNN Indonesia terhadap kasus TNI melibatkan ormas-ormas termasuk FPI dalam pelatihan Bela Negara merupakan contoh pemberitaan tentang kebenaran secara benar.

Mungkin akibat para wartawan kantor berita CNN Indonesia adalah warga Indonesia maka mampu dan mau menyimak, mencerna dan menghayati makna duduk permasalahan yang terjadi di Indonesia secara lebih benar ketimbang kantor berita asing dengan para wartawan warga negara bukan Indonesia.

CNN Indonesia 9 Januari 2017 memberitakan bahwa kegiatan bela negara yang diadakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah di Lebak, Banten merupakan bukti kedekatan TNI dengan kelompok intoleran. Latihan yang melibatkan beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) itu dikhawatirkan mengancam demokrasi.  


Tokoh aktivis HAM dan Ketua Badan Pengurus Setara Institute , Hendardi memandang TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara. "Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," ucapnya.

Hendardi tidak sendirian sebab berbagai pihak juga negatif menilai latihan Bela Negara mengikut-sertakan anggota FPI. Sebagai pengimbang, CNN Indonesia memberitakan bahwa Direktur Bela Negara pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Muhammad Faisal, menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti program bela negara.  

Faisal mengeluarkan pernyataan itu terkait pelatihan bela negara yang diberikan Komando Rayon Militer 0305/ Cipanas kepada Front Pembela Islam. Undang-undang menyebutkan bela negara itu merupakan hak dan kewajiban. Hak dulu, baru kewajiban, bagi warga negara untuk membela negara,” kata Faisal.

Kemhan menyusun program bela negara sesuai target besar Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Melalui program itu, kata Faisal, pemerintah ingin setiap WNI memiliki karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia. Pembentukan karakter berpegang pada lima nilai dasar dengan cinta tanah air sebagai nilai dasar pertama.  

Empat nilai dasar yang lain adalah kesadasaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkoban demi negara, serta kemampuan dasar mempertahankan kedaulatan. Sebenarnya nyaris setahun sebelumnya tepatnya pada tanggal 12 Februari 2016 CNN Indonesia juga telah memberitakan  bahwa   Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu Prabowo menegaskan bahwa kesadaran hak dan kewajiban dalam pembelaan negara perlu ditumbuhkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara.

Proses pembinaan ini, menurutnya, sebagai upaya membangun karakter bangsa. Jenderal TNI purnawirawan ini mengklaim banyak ormas yang meminta ikut program bela negara. "Sangat banyak yang minta. Saya diantar bola bukan menjemput bola. Saya harus berbesar hati. Begitu banyak yang ingin membela negara ini," kata Ryamizard.  

Menhan menambahkan, kader bela negara yang tersebar di beberapa kota juga akan merangkul sejumlah ormas yang dianggap radikal dan mengancam persatuan bangsa dan negara. "Kami harus mendekati mereka untuk menyadarkan. Para kader bela negara akan merangkul mereka demi memberikan pemahaman," demikian ujar Ryamizard.

Secara  tabayyun, akhirnya dapat (kalau mau) tersadari bahwa melibatkan ormas yang dianggap radikal dalam latihan Bela Negara justru merupakan upaya  pewujudan semangat kemajemukan agar segenap warga Indonesia tanpa pengkotak-kotakan SARA, paham dan aliran, dapat bersatupadu membela Tanah, Air dan Angkasa kita tercinta ini.[***]
 

Penulis pembelajar makna Bhinneka Tungga Ika

 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya