Berita

Setya Novanto/Net

Pertahanan

Ketua DPR: Australia Mengusik Nasionalisme Indonesia

KAMIS, 05 JANUARI 2017 | 16:44 WIB | LAPORAN:

Dugaan pelecehan simbol negara yang termuat dalam materi pelajaran militer Australia (ADF), direspon oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Menurut dia, jika hal itu benar sangat melecehkan NKRI.

"Sesungguhnya dugaan pelecehan simbol negara yang termuat dalam materi pelajaran militer Australia itu telah mengusik nasionalisme kita," kata Novanto, dalam pernyataan pers yang dikirimkan ke wartawan, Kamis (5/1).


Dia menegaskan, sebagai bangsa dan negara yang menjalankan politik bebas-aktif serta memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif serta bekerja sama dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai.

Oleh karena itu, keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan ADF Australia sudah tepat.

"Kita harus menunjukkan bahwa simbol-simbol negara adalah penting untuk dihormati dan dijunjung tinggi," kata Novanto.

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus menunjukkan bahwa sebagai negara tetangga, Australia tidak boleh mengabaikan segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan dan persoalan politik dalam negeri Indonesia.

Meski demikian, pihaknya juga mengapreasiasi langkah cepat Kementerian Pertahanan Australia yang telah mengambil sikap tegas terkait insiden ini.

Marise Paybe, kata Novanto lagi, mengaku telah melakukan investigasi terkait peristiwa yang mengusik tersebut. Bahkan, Menteri Pertahanan Australia tersebut kabarnya telah memberhentikan oknum militer yang dimaksud.

"Bagaimana pun, persoalan seperti ini jangan sampai mengusik hubungan kerja sama yang lebih besar. Kerja sama militer adalah bagian dari kerja sama yang lebih besar di berbagai bidang. Pihak Australia pun telah menyesali kejadian tersebut, " demikian Novanto. [sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya