Berita

Martinus Sitompul/Net

Pertahanan

Kapolsek Dicopot, Polsek Pamulang Dipimpin Kasat Binmas Polres Tangerang

JUMAT, 30 DESEMBER 2016 | 18:39 WIB | LAPORAN:

Imbas dicopotnya Komisaris R Sutarto dari jabatan Kapolsek, pimpinan di wilayah hukum Pamulang kini diambil alih Kasat Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polresta Tangerang Selatan (Tangsel) Ajun Komisaris Tatang Andi.

Sutarto sendiri masih memperjuangkan nasibnya di Bid Propam Polda Metro Jaya (PMJ) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Saber Pungli, beberapa waktu lalu.

"Kapolsek (Pamulang) diganti. Kini dijabat Kasat Binmas Polresta Tangsel. Kapolsek lama (Sutarto) diperiksa Bid Propam PMJ untuk pemeriksaan intensif bersama dua (anggota) lainnya," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul di kantornya, Jumat (30/12).


Hingga saat ini, Bid Propam PMJ masih menyelidiki proses suap yang melibatkan perwira menengah (Pamen) melati satu itu. Khususnya terkait pihak yang berinisiatif untuk melakulan praktek suap.

"Nanti kita lihat siapa yang berinisiatif melakukan tindak kejahatan ini. Niatan ini dari petugas atau tersangka," terang Martinus.

Alumni Akpol 1989 itu juga mengatakan, dalam Saber Pungli, pihak yang memberikan suap tidak akan diproses. Namun, pihak yang menerima dipastikan akan menerima konsekuensi dari perbuatannya.

"Siapa yang menerima itu akan kita proses. Disidik. Bagi kita ada upaya menyelesaikan kasus ini. Karena ada alasan pelaku ini punya penyakit AIDS. Hanya tidak di cek. Ini ada kelemahan. Tidak langsung kroscek, riset dari informasi itu," papar mantan Kabid Humas PMJ itu.

Selain Sutarto, lanjut Martinus, proses hukum yang sama juga diberikan kepada dua anggota Polsek Pamulang lainnya, Kasubnit Reskrim dan bintara penyidik pembantu.

Namun, Martinus belum bersedia menjelaskan apakah ketiganya memang benar menerima suap sebesar Rp 10 juta dari tersangka kasus narkoba yang meminta agar tidak ditahan.

"Ketiganya (masih) diperiksa intensif," demikian Martinus. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya