Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Underbow PKB Rangkul Ulama Perempuan Atasi Kemiskinan

Gelar Halaqah Nyai Nusantara
RABU, 21 DESEMBER 2016 | 22:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Permasalahan sosial yang dialami perempuan di Indonesia terus menjadi perhatian Perempuan Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini mendorong organisasi Perempuan Bangsa menyelenggarakan Halaqah Nyai Nusantara.  

Halaqah fokus terhadap tiga hal, yaitu mengurai problema kemiskinan berwajah perempuan yang memicu tingginya angka perdagangan orang, TKI, pernikahan dini dan Kekerasan Seksual, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pembahasan budaya pernikahan dini dalam perspektif ekonomi, kesehatan dan agama.

Ketua Umum Perempuan Bangsa, Siti Masrifah menyatakan, persoalan yang dihadapi oleh perempuan adalah kemiskinan. Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak sekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut.


Selain itu, lanjut dia, kemiskinan juga mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Persoalan kemiskinan dapat menjebak kaum perempuan ke dunia prostitusi. Di samping itu, pernikahan dini dan kekerasan pada perempuan juga menjadi isu yang diangkat pada halaqah kali ini.

"Budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial,” terang Siti Masrifah.

Pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5 persen perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5 persen sebelum mencapai usia 16 tahun.

"Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis atau perempuan,” terang Siti Masrifah.

Dikatakannya, gambaran yang sangat memprihatinkan tersebut membutuhkan pemecahan solutif dan strategis baik berupa advokasi regulatif: Pembentukan UU, Peraturan Daerah maupun aksi program sosialisasi yang sekiranya mampu mentrasformasikan perubahan nilai sehingga berdampak pada perubahan pemikiran dan perilaku masyarakat dalam mengatasi problem tersebut.

"Oleh karena itu DPP Perempuan Bangsa bermaksud menyelenggarakan Halaqah Nyai Nusantara untuk membahas secara fiqhiyyah problematika tersebut,” demikian Siti Masrifah. [sam]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya