Berita

Kesehatan

MPR: Pemerintah Harus Serius Atasi Kasus Bibit Bakteri Berbahaya Dari China

SENIN, 19 DESEMBER 2016 | 17:28 WIB | LAPORAN:

Empat WNA (warga negara asing) diamankan petugas Imigrasi Bogor pada 8 November 2016 lalu karena pelanggaran izin tinggal harus menjadi perhatian serius. Apalagi ternyata, keempat WNA itu bercocok tanam cabai di perbukitan kawasan Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Bogor.

Celakanya lagi, benih cabai itu yang dibawa dari China itu mengandung bakteri yang masuk dalam golongan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) golongan A1. Badan Karantina Pertanian pun sudah menyita 5.000 batang cabai ilegal tersebut.

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, meminta Pemerintah serius mengusut kasus tersebut.


"Tujuan kita swasembada pangan. Tapi kalau bakteri dan virus yang masuk kita, malah celaka," ketus Mahyudin ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/12).

Terlebih, lanjutnya, jika benar ada juga bibit padi yang di import Kementerian Pertanian yang mengandung bakteri berbahaya. Jika benar kabar tersebut, maka akan mengancam kedaulatan pangan negeri ini.

"Ini jangan main-main kalau bakteri yang masuk justru merusak tanaman padi nasional kita. Kita bisa terancam gagal panen secara nasional dan mengancam kesediaan pangan kita," tutupnya. [zul]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya