Berita

Pertahanan

Dewan Mau Evaluasi Hak Politik TNI, Begini Respon Jenderal Gatot

RABU, 14 DESEMBER 2016 | 00:49 WIB

Evaluasi hak suara untuk TNI dalam pemilu dapat dilakukan pada tahun 2019 mendatang. Sebab, pemilu serentak tahun 2024 sudah selesai masa transisi.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

"Masa transisi itukan sekarang, untuk mencapai keserentakan full 100 persen sempurna di tahun 2024,” jelasnya.

"Kalau evaluasi di tahun 2019 itu misalnya masyarakat kita menyatakan siap, TNI dan Polri pun siap, maka tahun 2024 sudah bisa kita implementasikan dan praktikan,” sambung politikus PKB ini.

Lukman menilai, ini menjadi bagian dari diskursus. Tujuannya untuk melihat kesiapan masyarakat ketika TNI dan Polri ikut memilih. Menurut Lukman, apabila TNI dan Polri dapat ikut serta, tentu akan menjadi sebuah kemajuan bagi Indonesia.

"Karena negara-negara maju dimana pun, TNI dan Polri ikut memilih,” tuturnya.

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan melakukan evaluasi usai Pemilu Serentak pada tahun 2024. Pasalnya, MK telah memutuskan bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPRD, DPR dan kepala daerah secara serentak dilakukan di tahun 2024.

"Dievaluasi pada 2024 mendatang. Saat ini belum diketahui,” jelasnya setelah mengikuti rapat dengan Pansus RUU Pemilu di lokasi yang sama.

Yang terpenting saat ini, lanjut Gatot, TNI dan Kepolisian RI tetap fokus dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi mendatang. "Pemilihan secara bersamaan inikan dibutuhkan konsentrasi,” demikian ungkap Jenderal bintang empat ini. [mag/sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya