Pemerintah dinilai terlihat pro-aktif dalam menanggapi berbagai wacana dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di ruang publik, meskipun tidak semuanya memberikan kepuasan bagi berbagai pihak. Hal ini disimpulkan dari sebanyak 20 figur tertinggi yang memberikan pernyataan berasal dari pemerintah, ketimbang aktivis pegiat HAM.
Berdasarkan temuan Indonesia Indicator (I2), sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence), tiga sosok tertinggi dalam memberikan pernyataan tentang HAM adalah Menkumham Yasonna Laoly (24.945 pernyataan), Presiden Joko Widodo (11.182 pernyataan) dan mantan Menkopolhukam yang saat ini Menko Maritim Luhut Panjaitan (9.469 pernyataan).
"Dominannya posisi pernyataan tokoh internal pemerintah juga ‘bertarung’ dengan pernyataan tokoh-tokoh aktivis pegiat HAM," jelas Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, dalam paparannya bertajuk Paparan HAM Dalam Sorot Media, Sabtu (10/12), bertepatan dengan peringatan Hari HAM.
Menurut Rustika, Koordinator Kontras Haris Azhar (5.415 pernyataan), Ketua Setara Institute Hendardi (4.404 pernyataan), dan aktivis Imparsial Al Araf (1.022 pernyataan) menjadi tiga figur teratas mewacanakan berbagai topik HAM di media hingga tidak berlebihan jika ketiganya dianggap sebagai sosok aktivis HAM yang paling berpengaruh di tahun 2016.
"Pernyataan Hariz Azhar menguasai wacana kasus-kasus HAM seperti kasus Siyono, kasus Freddy Budiman hingga meluas ke kasus hilangnya dokumen TPF Munir."
Sementara dari sisi kelembagaan, Komnas HAM paling banyak diberitakan (9.719 berita) dan Kontras (2.927 berita), YLBHI (969 berita) dan Setara Institute (947 berita). Beberapa lembaga HAM internasional juga mengisi ruang berita media nasional, di antaranya Amnesty Internasional (1.206), Human Rights Watch (683 berita) dan Human Rights Working Group, atau HRWG (23 berita). Amnesty Internasional, misalnya, menyoroti masalah UUD Terorisme dan fenomena pekerja anak di perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan.
Menurut Rustika, berbagai konten kasus pelanggaran HAM dan figur yang dikutip media juga mendorong beberapa tuntutan publik. Rekonsiliasi (33 persen) masih menjadi tuntutan terkuat yang disuarakan untuk menagani serta menyelesaikan kasus-kasus HAM, terutama kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, disusul revisi peraturan (22 persen), permintaan maaf (20 persen) dan pengadilan HAM (15 persen) menjadi sangat mendesak dilakukan pemerintah.
[ian]
