Polri Tidak Berhak Nyatakan Makar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah berpolitik atau masuk di wilayah politik yang melanggar tugas pokok dan fungsi polri yang diatur di dalam UU Polri.

Begitu kata aktivis Petisi 28 Haris Rusli Moti menanggapi penanggapan para tokoh nasional dengan tuduhan makar yang dilakukan Kepolisian jelang Aksi Bela Islam III, 2 Desember lalu.

Haris Rusli menjelaskan, definisi makar adalah ancaman terhadap eksistensi pemerintah, keutuhan wilayah negara, ideologi, dan konstitusi negara. Sementara Polri tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menangani hal tersebut.

"Polri tidak punya kewenangan untuk bicara pertahanan dan keamanan negara yang berbeda dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang menjadi tupoksinya Polri," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Sabtu (10/12).

Menurutnya, kewenangan untuk menyatakan makar hanya dimiliki oleh Menteri Pertahanan dan Menkopolkam.

"Karena itu presiden dan DPR harus segera mengevaluasi Tito Karnavian untuk segera digantikan karena membahayakan presiden," pungkasnya. [ian]