Sidang kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diharapkan bisa disiarkan secara langsung oleh media. Sehingga, masyarakat, khususnya umat Islam bisa secara objektif menilai apakah Ahok benar bersalah atau tidak.
Harapan itu sebagaimana disampaikan Ketua Relawan Matahari Jakarta (RMJ) Supriadi Djae kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (9/12).
"Dengan disiarkan secara live, maka masyarakat bisa tahu duduk masalah yang sebenarnya. Termasuk memberi penilaian apakah ada unsur penistaan atau tidak," ujarnya.
Apalagi, lanjut Supriadi, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consuting (SMRC), sebanyak 88,5 persen masyarakat tidak mengetahui secara persis ucapan Ahok yang dinilai menista agama.
"Sebanyak 87,1 persen bahkan menyatakan belum pernah menonton video Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu. Itu artinya selama ini masyarakat hanya terhasut dari medsos tanpa tahu duduk perkaranya," sambung mantan ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Atas alasan itu, lanjut pria yang akrab disapa Sudja ini, persidangan terbuka sangat diperlukan demi membuka kesadaran masyarakat. Sudja meminta agar masyarakat mencermati jalannya sidang secara objektif, termasuk menghargai apapun keputusan pengadilan.
"Kalau tidak ada unsur penistaan agama mohon masyarakat, khususnya umat Islam, bisa menerima putusan hakim. Ini sebagaimana komitmen Ahok yang juga menyatakan siap ditahan jika memang dinyatakan bersalah," pungkas pria yang masih aktif di Pemuda Muhammadiyah itu.
Relawan Matahari Jakarta merupakan kumpulan aktivis Muhammadiyah yang dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 menyatakan untuk mendukung petahana melanjutkan program kerjanya karena dirasa sudah memberikan dampak baik bagi masyarakat Jakarta.
Sidang perdana kasus Ahok akan digelar 13 Desember 2016 mendatang di eks gedung PN Jakarta Pusat Jalan Gajahmada Jakarta Pusat. Gedung ini dipilih karena gedung PN Jakut sedang direnovasi.
[ian]
