. Tragedi Paniai berdarah yang diduga dilakukan oknum TNI kepada remaja di Paniai sudah genap dua tahun, hari ini (8/12). Hingga kini, kejahatan kemananusiaan di Paniai masih mendapat perhatian baik masyarakat Papua, nasional maupun juga Internasional.
Namun, selama dua tahun ini, Presiden Joko Widodo membisu di atas jeritan, rintihan dan ratapan rakyat Paniai.
Demikian disampaikan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Bagi Komnas HAM, Natalius Pigai menegaskan, kasus ini sangat penting dan bukan masalah sepele yang bisa didiamkan. Masalah ini juga bukan hanya penting bagi masyarakat Paniai tapi juga penting bagi Indonesia di mata dunia, karena sadar atau tidak peristiwa Paniai telah mendunia juga telah menjadi memori buruk bangsa Melanesia di Papua.
"Kami ingin sampaikan bahwa masyarakat Paniai minta TNI dan Polri mengumumkan hasil penyelidikan yang pernah dilakukan. Komnas HAM sudah kirim surat ke Menkopolhukam tapi Pemerintah tidak mau mengumumkan bahkan terkesan menutupi pelaku," kata Natalius dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 8/12).
Hasil penelusuran Komnas HAM, tegas Natalius, letak kesalahan kasus ini ada di pemerintah. Sepanjang Pemerintah menutupi pelaku khususnya terkait hasil penyelidikan institusi TNI dan Polri maka masyarakat tetap menolak siapapun yang melakukan penyelidikan.
"Kami melihat masyarakat Paniai berpikir cerdas karena kalau belajar dari kasus-kasus yang lain, semua pelaku tidak pernah terbukti karena TNI dan Polri tidak pernah mengumumkan pelakunya bahkan terkesan menyembunyikan pelakunya, kecuali kalau masyarakat atau keluarga korban mau melakukan otopsi, sementara otopsi ada benturan dengan budaya, jadi satu-satunya jalan keluar adalah TNI dan Polri harus mengumumkan hasil penyelidikannya," ungkap Natalius.
Setelah orangnya ketahuan, sambung Natalius, baru Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan Pro justisia UU 26/2000 tentang HAM berat.
"Kemudian Anda tanya kepada kami mengapa Komnas tidak lakukan dari tahun lalu atau sekarang, jawaban kami sederhana, kami tidak mau menipu rakyat, karena alat bukti untuk menunjukkan orang atau pelaku sulit diketahui, kecuali komandan atau kesatuannya saja yang bisa kami tahu, tapi pelaku akan sulit, lain halnya kalau TNI dan Polri tunjuk atau pelaku mengaku sendiri, autopsi," sambung Natalius.
Belajar dari pengalaman, Natalius menambahkan, hasil penyelidikan Komnas HAM yang ada bahwa seluruh hasil penyelidikan HAM berat semua sulit dibuktikan. Semua bukti tidak ada yang kuat termasuk Wamena dan Wasior.
"Jadi kalau dibawa ke pengadilan, pelakunya pasti dibebaskan. Paniai tidak mau mengalami hal yang sama, Paniai ingin pelaku diberi hukuman berat sesuai dengan UU 26/2000 bahkan terancam hukuman mati kepada si pelaku. Karena itu, kami apresiasi cara advokasi rakyat Paniai yang konsisten minta negara melalui TNI dan Polri umumkan pelakunya," demikian Natalius.
[ysa]
