Berita

Dwi Astuti Wulandari/Net

Politik

Masyarakat Diminta Ikut Andil Cegah Kejahatan Seksual

MINGGU, 04 DESEMBER 2016 | 19:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta semakin tegas dalam menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Apalagi, saat ini pemerintah sudah memiliki payung hukum yang kuat yaitu Perppu Kebiri yang sudah disahkan DPR menjadi UU.

"Harapan kita, kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak ditindak dengan seadil-adilnya. Apalagi dengan adanya pidana pemberatan di Perppu Kebiri yang baru disahkan oleh DPR," ucap Wakil Ketua Fraksi Demokrat MPR Dwi Astuti Wulandari dalam sosialisasi 4 Pilar MPR di Sekretariat RW 07 Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/11).

Sosialisasi yang digelar terbilang ramai lantara pesertanya yang terdiri atas para pengurus RW 07 dan RT, Babinsa, ibu-ibu PKK, jamaah majelis taklim, kader juru pemantau jentik nyamuk (Jumantik), dan tokoh masyarakat sekitar.


Namun begitu, kata anggota Komisi VIII DPR ini, bukan berarti masyarakat harus menyerahkan penanganan kasus itu sepenuhnya ke pemerintah dan Kepolisian. Masyarakat harus ikut andil mencegah kasus tersebut.

"Dukungan yang utama adalah bagaimana keluarga kita, terutama anak kita, untuk selalu kita beri perhatian dan pengawasan yang penuh. Contoh kecilnya adalah dengan mengawasi gadget yang digunakan oleh anak kita. Kita juga harus gunakan sosial media secara bijak, jangan sampai kita terperangkap oleh hal-hal yang negatif di sosmed tersebut," terangnya.

Jika hanya mengandalkan pemerintah atau aparat hukum, lanjutnya, kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan tidak dapat diselesaikan dengan optimal.

"Bila kita merasa takut atau malu datang ke Polisi, ada lembaga khusus yang menangani masalah-masalah terkait hal tersebut yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di seluruh provinsi, bahkan ada yang sampai kabupaten/kota," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Dwi juga mengingatkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agar ke-Bhinnekaan dan NKRI yang telah terjalin saat ini akan selalu terjaga dengan baik.

"Jangan hanya gara-gara berbeda pilihan dalam Pilkada, Kebhinekaan kita memudar antarsesama keluarga, kerabat, dan sahabat," ucapnya. [ian]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya