Berita

Foto/Net

Politik

Cara Danny Pomanto Tangkal Korupsi Di Makassar

SELASA, 29 NOVEMBER 2016 | 19:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tindakan korupsi banyak terjadi ketika segala proses yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan sengaja diburamkan dan sengaja dikaburkan.

Begitu kata Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Universitas Bina Nusantara, Jalan K H Syahdan No. 9 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (29/11).

Dijabarkan Danny bahwa cara paling ampuh menangkal korupsi adalah dengan memberikan cukup penerangan atau cahaya. Dengan kata lain memperkuat transparansi, integritas, dan partisipasi publik.


"Di Makassar kami melakukan lelang jabatan kepala sekolah yang seleksinya dilakukan secara terbuka dan berlapis serta melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal itu untuk mendapatkan kepala sekolah dengan kualitas terbaik," kata Danny.

Sementara di sektor kesehatan, lanjut Danny, pemerintahannya berupaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui layanan Home Care atau Dottoro ta secara gratis dan dapat diakses melalui call center 112.

Ia juga menambahkan upaya transparansi di bidang kesehatan dilakukan melalui sistem informasi rujukan rumah sakit terintegrasi, di antaranya Wahidin Sudirohusodo, Labuang Baji, Awal Bros, Grestelina, RSU Daya, RSU Tenriawaru Bone, dan Puskesmas Pattingalloang.

"Semua itu dapat menyajikan data jumlah ruang rawat inap yang tersedia, jumlah dokter ahli, dan tenaga medis yang bertugas di satu rumah sakit," sambung Danny hingga menuai banyak pujian dari mahasiswa yang hadir.

Diskusi bertajuk "Melawan Korupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan (PPKK) di Sektor Pendidikan dan Kesehatan" ini digagas oleh Transparency International Indonesia.

Diskusi itu menghadirkan Danny Pomanto yang dipanelkan bersama Rektor Universitas Airlangga Prof Dr Mohammad Nasih dan Manager Departemen Demgov TI Indonesia Teguh Sutiono serta perwakilan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya