Mengusung agenda revolusi, ribuan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berencana menggeruduk Istana Merdeka, Jakarta, besok (Rabu, 30/11).
Ketua Umum DPP IMM Taufan Putrev Korompot menjelaskan bahwa aksi ini digelar karena IMM masih melihat negara kalah dari para pemilik modal. Sehingga kemerdekaan yang hakiki tidak sampai dirasakan masyarakat di kalangan bawah. Untuk itu, mengutip kata pendiri bangsa Soekarno bahwa revolusi belum selesai, maka IMM akan menggelar revolusi agar kemerdekaan turut dirasakan kaum papa.
"Tak akan pernah terwujud itu revolusi mental tanpa ada revolusi sistem dan reformasi penegakkan hukum. Revolusi tak harus berdarah-darah, karena substansi revolusi itu adalah perubahan" ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/11).
Taufan menilai revolusi bangsa ini masih panjang karena revolusi Indonesia bukan revolusi yang kecil, melainkan revolusi besar, diantaranya terkait ekonomi, politik dan budaya. Bahkan, menurut Taufan, revolusi pemikiran perlu juga dilakukan.
Dalam konteks aksi DPP IMM nanti, persoalan hukum menjadi sorotan, sehingga reformasi penegakkan hukum menjadi isu utama.
‎"Rakyat kecil yang dianggap
hate speech dijemput paksa, terduga teroris ditembak mati. Namun, penista agama yang mengancam keberagaman masih bebas meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.
Lebih lanjut, Taufan menambahkan, jika penista agama terdahulu ditahan dan diadili,‎ maka perlakuan yang sama juga harus dilakukan kepada penista agama hari ini. Sebab, hal itu sudah ada yurisprudensinya.
"Begitu pula dengan kasus hukum besar yang sampai hari ini masih menggantung, seperti kasus BLBI, century, reklamasi, korupsi Sumber Waras, juga harus diusut tuntas," tambah dia.
Taufan juga mengkritisi cara neo-orba pemerintah, dalam hal ini menghadapi masyarakat yang kritis dan menyampaikan pendapat.
"Memanggil tokoh-tokoh dengan alasan penghinaan terhadap pemerintah, melarang aksi massa, bahkan mencegah perusahaan transportasi digunakan untuk aksi, represif menghadapi aksi IMM, layaknya di Ambon dan di Bima. Bahkan membagikan maklumat penyampaian pendapat di muka umum melalui helikopter, ini cara-cara neo-orba," tegas Taufan.
Negara, lanjutnya, ‎tidak akan berdaulat jika hukum masih di bawah kendali penguasa, pemilik modal, dan politisi hitam. Oleh karenanya, IMM akan turun aksi pada 30 November.
"Kita akan turun serentak pada 30 November," pungkas dia.
[ian]
