Sejumlah perwakilan masyarakat Pematang Siantar memprotes hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 16 November 2016 lalu karena dinilai sarat kecurangan.
Menurut seorang perwakilan warga, Daulat Sihombing mengatakan bahwa terdapat kecurangan sistematis yang dilakukan pasangan pemenang pilkada, Hulman Sitorus-Hefriansyah.
"Kami atas nama warga, menolak secara tegas hasil Pilkada Kota Pematang Siantar, karena ada cara-cara yang sangat curang dilakukan pasangan nomor urut 2, yang masif dan sistematis," ujar Daulat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/11).
Menurut pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sumut Watch ini, manipulasi terjadi sejak pra, ketika, dan pasca pencoblosan. Antara lain pengumpulan formulir C6 atau formulir undangan untuk memilih yang dilakukan tim Hulman Sitorus-Hefriansyah, lalu pembagian formulir di TPS, serta adanya pemilih siluman.
"Ada tim-tim yang bergerak mengumpulkan C6 milik warga, sebelum hari pencoblosan. Formulir ini diambil baik dengan cari memberi uang maupun 'dirampok'," kata Daulat.
Pihaknya mengklaim telah menangkap sejumlah orang yang bertugas mengutip C6 yang dikumpulkan di rumah dinas wali kota petahana, Hulman Sitorus itu. Menurut Daulat, setidaknya 70 hingga 80 ribu formulir C6 dikumpulkan, serta digandakan kembali sebanyak 30 ribu formulir.
"Lalu ada pembagian C6 di TPS ke orang-orang yang telah dikondisikan memilih pasangan nomor urut 2. Kecurangan ini turut melibatkan petugas KPPS," tuturnya.
Masyarakat, imbuh Daulat, juga memiliki bukti adanya pemilih siluman di pilkada susulan tersebut. Pemilih ini merupakan orang-orang dari luar Pematang Siantar, yang didatangkan guna memilih Hulman Sitorus-Hefriansyah.
"Mereka warga Pekanbaru dan Labuhan Batu Selatan yang eksodus atau didatangkan untuk memilih pasangan nomor 2. Mereka diberi C6 yang telah dikumpulkan tadi," jelasnya.
Pihaknya sendiri berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Hal ini dilakukan lantaran KPUD, panwaslu dan kepolisian setempat, tak menggubris pelaporan yang telah dilakukan sebelumnya. Rencananya, masyarakat yang turut diwakili 24 anggota DPRD Kota Pematang Siantar ini, menemui komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak.
"Kami juga mengimbau agar Mabes Polri menurunkan tim untuk menindak dugaan kecurangan serta pembiaran oknum jajarannya di sana. Selain itu, kami berharap agar PPATK menelusuri transaksi-transaksi mencurigakan dari oknum KPUD dan pihak terkait dalam Pilkada," tambah Kennedy Parapat, Ketua DPD II Partai Hanura Pematang Siantar.
[ian]
