Pemerintah Indonesia diminta bersikap secara tegas atas insiden kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.
Hal ini terkait rangkaian bentrokan yang kembali terjadi antara pasukan militer Myanmar dengan sekelompok Muslim Rohingya di wilayah utara Rakhine pada akhir pekan lalu. Insiden ini menewaskan, setidaknya 28 warga Muslim Rohingya serta dua tentara Myanmar.
Berdasarkan laporan surat kabar Myanmar, Global New Light of Myanmar, rangkaian bentrokan kuat ini bermula pada Sabtu (12/11) lalu, ketika militer melakukan operasi pembersihan di Rakhine. Dalam bentrokan tersebut, 19 warga Rohingya tewas terbunuh oleh militer.
Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar, menjelaskan Indonesia sebagai sebuah negara yang bertetangga dengan Myanmar harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional.
Legislator PKS asal Jawa Timur ini melihat hal yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena sebagaimana diketahui, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya di akhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.
"Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya,†tegas Rofi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (21/11).
Rofi mengingatkan, bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya, saran Rofi, pemerintah mengingatkan kembali komitmen negara tersebut.
Diketahui, dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya adalah mengenai pengungsi Rohingya. Saat itu, papar Rofi, Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi terkait etnis Rohingya yang bersifat migrasi yang tidak terjadi secara umum (irregular migration)
"Di zaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap,†pungkas Rofi.
[zul]
