HANTA Yuda mencoba menggeser delik penistaan agama oleh Ahok, adalah masalah Pilkada DKI Jakarta di MetroTV. Kali ini ia berdusta, dan kental sekali pesanan. Rumit ya.
Yang lurus dan jernih adalah Prof Siti Zuhro di TVOne. Ia mengajukan hipotesis, jika tak ada moment politik, masalahnya sama saja. Adalah penistaan agama. Ia menganjurkan agar belajar sejarah. Tanpa momentum politik, masalah penistaan agama sepanjang sejarah senantiasa serius.
Tak ada hubungan demo umat Islam dengan Prabowo, kecuali Presiden Jokowi sedang menjadikan Prabowo sebagai target begitu demo 4 November itu menerbitkan hasil yang fatal.
Kampanye pihak keamanan: demo damai. Saya lantas ingat hari-hari di bulan April-Mei 1998. Terjadi kesepakatan Jenderal R Hartono dengan para demonstran dengan jargon yang sama. Ditambah tawaran mengubah perubahan cepat (revolusi) menjadi "evolusi yang dipercepat".
Deal! Saya diminta bikin
executive summary-nya. Keluar dari krisis.
Saya lebih setuju pikiran Muchtar Efendi Harahap. Demo damai itu sekadar jargon. Sebab, yang didemo dan pendemo diametral.
"Apa pernah menyaksikan demo tidak rusuh dalam skala besar?" katanya tadi di Sentiong.
No problemo! Kabinet baru sudah terbentuk. Dana kucuran World Bank dengan pelaksana IMF sudah mengucur.
Economic Reform. Mahasiswa demonstran silahkan berdemo, tapi tak boleh keluar pagar kampus.
Demo damai itu cuma di forum
mustamian. Benar. Ada satu. Saya lihat di demo massa yang protes ketika Presiden Gus Dur mau dilengserkan. Usul dari Menhan, Sidang Istimewa MPR yang akan melengserkan Gus Dur dibubarkan dengan Dekrit, seperti Dekrit 5 Juli 1959. Dan, itulah lalu yang dilakukan. Syaratnya darurat.
Diundanglah pendemo dari pesantren untuk bikin rusuh. Sampai di Jakarta, malah
istighosah. Dan, Gus Dur pun jatuh. Tak ada kerusuhan, tak ada situasi darurat. Komentar Agus Miftah kemudian, "Salah pesan demonstran".
Akan kelanjutan demo bulan Mei 1998 tadi, demo damai di kampus-kampus terjadi. Adalah Haris Rusli Moti yang berdemo di kampus UGM, seorang pendemo tewas tertembak. Itu memulai meledaknya demonstran mahasiswa 1998.
Berselang beberapa hari, Kasat Serse Polwil Bogor, tewas di antara para demonstran Universitas Pakuwan, Bogor. Isunya, Bambang dibunuh demonstran. Tak lama kemudian, 12 Mei 1998, penembak gelap menggunakan Uzi 47, menembak mahasiswa Universitas Trisaksi di Grogol, Jakarta dengan peluru tajam dan berhasil menewaskan Elang Mulyana dan dua rekannya.
Kematian Elang mematangkan situasi. Saya masih mendengar pidato Presiden Soeharto dari Mesir di televisi ketika pembunuhan Elang cs terjadi. Masyarakat marah besar. Mahasiswa demonstran ke luar pagar kampus. Masyarakat umum ikut amuk, mereka turun ke jalan, merusak apa saja yang bisa dirusak. Mulai 13 Mei 1998.
Deal demo damai wanprestasi. Tgl 19 Mei 1998, mahasiswa demonstran dari luar Jakarta menyerbu ibukota. Pangdam Jaya, Sjafrie Samsuddin memasang gulungan kawat berduri di titik titik demo. Mereka tertahan di Tangerang dan Bogor.
Amien Rais berhasil dilobby pemerintah membatalkan demo tanggal 19 Mei 1998. Tapi tak digubris. Massa bukan lagi milik pemimpin. Tanggal 20 Mei massa mengepung gedung DPR dan menyandera pimpinan DPR. Gayung bersambut, Akbar Tanjung mengajak kabinet mogok. Dan, Yusril menyiapkan legal untuk kelengseran Soeharto.
Saya setuju Syahganda untuk menjadikan Habib Rizieq dan Rachmawati Soekarno di depan, menjadi
warrior 4 November 2016 nanti. Rizieq harus bayar utang. Pada demo 1998, FPI baru masuk ke DPR tanggal 20 Mei, sebagai diametral mahasiswa demonstran. Kita akan menyaksikan bagaimana FPI menjadi oposisi 4 November 2016. Selamat dan sukses untuk Habib Riziq dan Rachmawati.
Dari deskripsi tadi, yang harus diwaspadai Presiden Jokowi adalah tentara dan polisi, bukan para demonstran dan Prabowo. Satu saja dari pemegang senjata mbalelo, kerusuhan segera berubah dengan pembunuhan.
Apalagi Kapolda Metro Jaya sudah memprovokasi tembak di tempat. Akan banyak orang yang ingin jadi martir.
Dorr, dorr, dorr. Dimulailah revolusi pergantian rezim. Jusuf Kalla lebih baik ditunjuk menjadi Plt untuk melaksanakan Pemilu yang dipercepat daripada sebuah Presidium yang diusulkan. Kembali ke UUD 45 bisa masuk dalam
deal Pemilu dipercepat.
[***]
Penulis adalah mantan anggota DPR RI
