Berita

Politik

Dewan Pengawas Pastikan BPJS Ketenagakerjaan Junjung Tinggi Akuntabilitas

RABU, 26 OKTOBER 2016 | 07:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selalu menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas

Demikian disampaikan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh. Hal ini disampaikan Poempida terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Centre For Budget Analisis (CBA) soal dana deposito BPJS Ketenagakerjaan yang "disembunyikan."

"Jika memang CBA mempunyai bukti tentang penggelapan dana deposito seperti ini, segera dilaporkan kepada Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan agar dapat kami tindaklanjuti atau kepada DJSN dan OJK yang mengawasi BPJS Ketenagakerjaan," kata Poempida beberapa saat lalu (Rabu, 26/10).


Jika memang terjadi penyelewengan, tegas Poempida, maka ini tidak akan berpotensi berimplikasi hukum pada manajemen lama BPJS Ketenagakerjaan saja. Tetapi juga pada lembaga lain yang telah melakukan pemeriksaan pada tahun tersebut yaitu BPK dan KAP.

Ia mengingatkan bahwa kredibilitas dan Integritas kelembagaan adalah hal yang sangat penting bagi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setiap hal berhubungan dengan berbagai macam tuduhan yang berpotensi mendiskreditkan lembaga ini harus dapat dibuktikan secara hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka akan berimplikasi hukum kepada yang menyampaikan.

"BPJS Ketenagakerjaan telah berkomitmen untuk berpartisipasi untuk ikut dalam program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diinisiasi KPK. BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk senantiasa patuh dan melakukan penegakan hukum secara internal demi terjaganya nama baik dan bersih Lembaga BPJS Ketenagakerjaan," demikian Poempida. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya