Berita

Politik

Menteri Koperasi: Bunga KUR Rendah Jadi Daya Tarik KUMKM

SELASA, 25 OKTOBER 2016 | 15:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) per 17 Oktober 2016 telah mencapai Rp 75 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,5 juta orang. Sedangkan target penyerapan hingga akhir tahun ini harus mencapai Rp 100 triliun. Dengan demikian, penutupan tahun Kementerian Koperasi dan UKM masih memiliki kesempatan untuk mengejar target tersebut.

"Kita sudah sepakat apa yang dikatakan pa Menko (Perekonomian) bukan pencapaiannya itu tapi kualitas pencapaian yang kita utamakan jangan sampai semua itu hanya untuk sektor perdagangan saja, ada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan lainnya," kata Menkop UKM AAGN Puspayoga dalam acara media briefing dua tahun pemerintahan Jokowi-JK di Istana, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menkop mengatakan bunga KUR yang rendah dan proses yang mudah menjadi daya tarik bagi pelaku KUMKMK untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usaha. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah telah menurunkan bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen. Bahkan tahun depan akan diturunkan lagi menjadi 7 persen.


Dengan adanya program KUR bagi UMKMK ini diharapkan dapat membantu pembiayaan pelaku usaha, sedangkan bagi pemerintah dapat mendukung tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau satu nasabah itu menambah satu tenaga kerja, dengan Rp 75 triliun saja berarti sudah menambah 33 juta tenaga kerja," ungkap Menkop.

Puspayoga menjelaskan peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan melalui program KUR mikro. Dalam rangka menjangkau UMKM di berbagai sektor dalam hal bantuan pendanaan serta memperluas pelayanan perbankan dalam penyaluran KUR bagi UMKM, maka pemerintah menambah jumlah bank penyalur KUR termasuk Bank Pembangunan Daerah dan Koperasi.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 16 bank penyalur KUR diantaranya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Artha Graha Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BPD Bali, PT BPD Kalimantan Barat dan PT BPD Nusa Tenggara Timur.

"Sedangkan koperasi yang mengajukan penyalur KUR, tinggal pa Menko, Komite kebijakan yang menyetujui, sudah ada 20 koperasi mengajukan sudah online dengan Kemenkeu," terang Puspayoga.

Tidak hanya itu, dalam rangka peningkatan akses pembiayaan yang lebih luas, Kemenkop UKM juga menyediakan program penyaluran dana bergulir yang disalurkan melalui lembaga khusus, yakni Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Melalui program ini pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja, penumbuhan wirausaha baru, menyiapkan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan penyaluran pinjaman dana bergulir melalui mitra dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai penyaluran pada Oktober 2014 sampai dengan proyeksi akhir Oktober 2016 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 175 triliun lebih atau sebesar 12,95 persen.

Begitu pula untuk akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman dana bergulir dalam dua tahun terakhir juga terus meningkat. Dari Oktober 2014 hingga Oktober 2016 angkanya diproyeksikan mencapai sebanyak 629 ribu lebih orang.

Disamping itu, dari total dana bergulir yang disalurkan tersebut telah menyentuh berbagai sektor usaha. Terbesar ada pada sektor perdagangan, hotel, dan restauran dengan nilai dana yang tersalurkan sebesar Rp 1,4 triliun atau 49,79 persen dari total dana bergulir periode Oktober 2014 hingga Oktober 2016.

Sebaran sektor usaha lainnya adalah pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (23,65 persen), jasa-jasa (10,11 persen), pengangkutan (6,82 persen, industri pengolahan (3,91 persen), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (2,27 persen), bangunan (2,23 persen), pertambangan dan penggalian (0,68 persen, listrik, gas dan air bersih (0,44 persen). [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya