Berita

Rumah Ahok/Net

Nusantara

Ternyata, Rumah Ahok Belum Ada Legal Basisnya

SELASA, 18 OKTOBER 2016 | 17:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Perumahan Pantai Mutiara, Pluit, masih belum memiliki kejelasan status.

Pakar tata kota Bambang SP menyebut bahwa lokasi kediaman Ahok tidak memiliki legal basis. Sehingga, bisa dikatakan kediaman Ahok di Pantai Mutiara tidak tercantum nama kelurahan dan kecamatan yang sah.

"(Pantai Mutiara) belum ada legal basisnya, karena belum ada UU perubahan DKI, meski dikatakan kecamatan ini kelurahan ini itu hanya klaim pemkot DKI," ‎ujarnya saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).


‎Artinya, sambung Bambang, rumah Ahok di Pluit tidak memiliki koordinat di peta Jakarta. Untuk itu, Ahok sejatinya telah secara ilegal mendirikan bangunan di Jakarta karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari kelurahan.

"Itu kelurahan mana? Dimana? Lalu IMB-nya siapa yang keluarkan? Kan lurahnya nggak ada. Ini persis kasus di Makassar, di Tanjung Bunga yang jadi marak," pungkasnya. [sam]

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya