KISAH ini bukan dongeng tetapi kisah nyata. Meski kisah nyata namun sulit dipercaya bahwa ternyata benar-benar nyata terjadi pada kenyataan. Maka bagi mereka yang antipati terhadap nasib warga Bukit Duri yang tergusur atas nama pembangunan, sebaiknya agar tidak merasa jengkel, jangan baca kisah nyata Bukit Duri ini.
Pagi hari 15 Oktober 2016 saya membaca SMS Sandyawan Sumardi bahwa pergelaran kesenian rakyat Bukit Duri yang rencananya mulai diseenggarakan pada hari Sabtu itu mulai pukul 15 terancam gagal sebab tidak memperoleh ijin dari kepolisian. Langsung saya panik maka meski dalam kondisi masih flu, saya memaksakan diri ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan di Jalan Wijaya II Nomor 42, Kebayoran Baru, Jakarta. Berhubung hari Sabtu, maka bapak Kapolres dan wakilnya tidak berada di kantor. Namun para polisi yang bertugas menyambut kedatangan saya dengan ramah tamah. Dengan ramah, pak Polisi yang menerima kunjungan saya menjelaskan bahwa kepolisian tidak bisa memberikan ijin sebab pihak yang berwenang memberikan ijin adalah Kecamatan Tebet. Maka saya dianjurkan untuk segera ke Kecamatan Tebet untuk memperoleh ijin pergelaran kesenian rakyat Bukit Duri namun sebelumnya para polisi yang bertugas minta foto bersama saya. Setelah usai foto bersama para polisi Resor Metro Jakarta Selatan, saya langsung meluncur ke kantor Kecamatan Tebet, Jalan Professor Doktor Supomo SH, RT.13/RW.2, Jakarta Selatan.
Akibat hari Sabtu, maka pak Camat dan para wakilnya tidak berada di tempat. Yang ada hanya seorang petugas resepsionis yang menyarankan saya untuk menemui laskar Satpol PP yang bertugas. Saya makin panik, sebab menerima telpon dari Sandyawan Sumardi bahwa laskar Satpol PP sudah siap di Bukit Duri untuk membongkar panggung kecil yang dengan susah payah atas swadaya rakyat sudah berdiri di atas puing-puing Bukit Duri. Namun pimpinan laskar Satpol PP setelah diberitahu bahwa saya berada di kantor Kecamatan Tebet langsung meluncur ke Tebet. Ternyata para Satpol PP yang bertugas di Tebet tidak kalah ramah ketimbang para polisi di Polres Jaksel. Mereka juga berebut minta foto bersama saya sambil minta maaf bahwa Satpol PP sebenarnya prihatin bahwa pergelaran kesenian rakyat di Bukit Duri tidak diijinkan namun mereka hanya menunaikan tugas yang diberikan oleh atasan mereka maka mereka harus membongkar panggung pergelaran rakyat yang tidak diberi ijin oleh pemerintah.
Para Satpol PP bahkan bermurah hati untuk menunda pembongkaran panggung sampai selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB demi memberikan kesempatan bagi para seniman rakyat untuk membongkar panggung kecil pergelaran kesenian rakyat di Bukit Duri. Sambil meratapi nasib para seniman rakyat Bukit Duri di masa Reformasi yang ternyata tidak lebih baik ketimbang di masa Orba, setelah usai foto bersama dengan para petugas Satpol PP yang sudah berbaik hati bersedia menunda pembongkaran sampai dengan pukul 15.00 WIB padahal saat sudah menjelang pukul 12.00 WIB maka saya bergegas meluncur ke Kantor Kelurahan Bukit Duri di Kampung Melayu Kecil III No. 12, Bukit Duri, Tebet. Di tengah perjalanan yang cukup sulit sebab harus masuk ke luar lorong-lorong jalan bukan jalan raya, Sandyawan Sumardi berbaik hati mengirimkan SMS nomor hape pak Lurah Bukit Duri. Langsung saya menelpon HP pak Lurah. Meski kami belum pernah berjumpa, namun pak Lurah ramah menerima telpon saya sambil tegas menegaskan bahwa ijin tidak bisa diberikan bagi pergelaran kesenian rakyat Bukit Duri sebab kawasan Bukit Duri setelah penggusuran dalam kondisi steril di mana tidak boleh ada kegiatan rakyat dengan alasan keamanan dan ketertiban. Langsung saya lemah lunglai putus asa.
Mendadak saya menerima telpon dari Aylawati Sarwono bahwa di luar pengetahuan saya beliau telah mengirimkan berita duka kepada jaringan teman-teman di dunia maya bahwa kasihan rakyat Bukit Duri dilarang menyelenggarakan pergelaran kesenian rakyat dan kasihan Jaya Suprana sudah tua dan sakit-sakitan harus pontang-panting tunggang-langgang berjuang agar pergelaran kesenian rakyat Bukit Duri diijinkan untuk diselenggarakan. Tidak kurang dari Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon yang peka budaya itu langsung setelah menerima berita ratapan dunia maya Aylawati Sarwono berbaik hati mengirimkan whatsapp ke Kapolda Metro Jaya Irjen M. Irawan yang langsung memerintahkan agar pergelaran rakyat di Bukti Duri segera diijinkan untuk tetap digelar sesuai rencana. Pada saat itu pula saya bersyukur-alhamdullilah bahwa ternyata di persada Nusantara tercinta ini masih ada para insan manusia yang masih memiliki nurani kemanusiaan.
[***]
Penulis adalah pemerhati kemanusiaan
