Ketua Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Dody Rahmadi Amar mengancam akan walkout dari Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX-2016 jika panitia penyelenggara dan Panitia Besar (PB PON) mengabaikan surat protes yang dilayangkan kepada mereka.
Kebijakan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB Forki) atas aturan sepihak pada gelaran PON yang meliputi penerapan drawing berbasis komputerisasi serta pemberian wild card pada Pengprov yang dianggap merugikan beberapa Pengprov lain.
Dody mengatakan kebijakan yang diambil oleh PB Forki menganulir hasil Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PB Forki 2015 yang menyebutkan adanya pembatasan umur dan pengundian manual untuk dalam PON 2016 Jabar. Dengan adanya kebijakan tersebut, PB Forki telah mengabaikan suara mayoritas para anggotanya.
Dengan adanya kebijakan baru itu, maka atlet yang berusia diatas 30 tahun, ini merusak proses regenerasi atlet. Sedangkan drawing elektronik mengesampingkan asas keadilan karena saat diujicoba pada KSAD Cup beberapa waktu lalu pun hasilnya berantakan, sehingga drawing manual dianggap menjadi pilihan terbaik.
Dalam surat resmi yang ditembuskan kepada Ketua Umum PB FORKI, Ketua Umum PB PON, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum KONI Pusat dan Ketua Umum FORKI DKI Jakarta disebut ada tiga poin tuntutan. Pertama, meminta mengganti sistem penyediaan pengundian wasit dan juri yang akan memimpin pertandingan dengan sistem manual.
Kedua, memohon agar anggota dewan wasit dari Jawa Barat untuk tidak ditempatkan pada Tatami Manajer (TM). Serta meminta agar pada saat atlet DKI bertanding tidak menggunakan wasit/juri dari tuan rumah supaya tidak menimbulkan ketidakobyektifan dan merugikan tim lain, khususnya DKI Jakarta.
Selain DKI Jakarta, Dody mengatakan, sejumlah Pengprov Forki lain juga mengajukan keberatan serupa, seperti Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, Banten. Jika kebijakan PB Forki itu tetap dijalankan, Dody mengaku khawatir saat pertandingan PON 2016 Jabar berlangsung dengan memperebutkan 16 medali emas, akan banyak protes yang terjadi karena hasil pertandingan yang tidak adil. Sayang, Dody enggan menyebut Pengprov lain yang juga memprotes hasil tersebut.
Kecurangan di dalam gelaran karate PON ini membuat Ketua Umum PB Forki, Gatot Nurmantyo kesal. Bahkan, Gatot tidak mau memngalungi medali kepada pemenang dan memberikan jempol terbalik kepada wasit seraya meninggalkan lokasi pertandingan.
Tak hanya itu, di kelas kumite beregu putra dan putri, DKI disebut belum mendaftarkan para atletnya yang akan tampil. Padahal, hal itu sudah dilakukan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya panpel pun memasukkan nama atlet DKI di kelas kumite.
"Kami kesal. Kami merasa dicurangi sejak awal, bahkan sejak Pra PON. Hal ini seperti sudah disetting semua oleh tuan rumah. Karena itu, jika sampai malam ini belum ada tanggapan dari panpel maupun PB PON, kami akan walkout dari gelaran PON," tegas Dody.
[wid]
