Berita

Pertahanan

PDIP: Sudah Tak Relevan Mempersoalkan Latar Belakang Kepala BIN

RABU, 07 SEPTEMBER 2016 | 01:57 WIB | LAPORAN:

Perdebatan apakah Kepala Badan Intelijen Negara harus dari kalangan TNI atau Polri, militer atau sipil, sudah tidak relevan lagi.

Sebab Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Komjen Budi Gunawan, yang saat ini menjabat Wakil Kapolri, menjadi Kepala BIN menggantikan Letjen (Purn) Sutiyoso.

"Saya rasa sudah tidak relevan lagi ya bicara militer atau sipil," kata Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).


Dia membandingkan, lembaga intelijen Amerika Serikat, CIA atau Central Intelligence Agency selalu dipimpin dari kalangan sipil. Karena itu, jangan sampai isu sipil dan militer atau TNI dan Polri ini dibesar-besarkan.

Karena Presiden sudah menunjuk Komjen BG, karena itu menurutnya, saat ini justru yang seharusnya menjadi perhatian khusus adalah bagaimana kinerja BIN ke depan. Sebab dia menilai kinerja BIN selama ini kurang optimal.

"Yang penting kan hasil kerja dan saya yakin Pak BG mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah," imbuh politikus PDIP ini.

Kalau sudah terpilih dan kemudian dilantik Presiden, menurutnya, Komjen BG harus mampu membangun komunikasi yang baik antar lembaga. Dalam hal ini lembga penegak hukum yang lain. Sebab menurutnya koordinasi antar lembaga sangatlah penting.

"Misalnya di Amerika dalam Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian WTC karena lemahnya kordinasi antara CIA dengan penegak hukum. Sehingga informasi yang sudah didapatkan oleh CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum," tukasnya. [zul]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya