Berita

Pertahanan

Larang Bermain Pokemon Go, Kodim Demak Razia HP Anggotanya

SELASA, 06 SEPTEMBER 2016 | 08:55 WIB | LAPORAN:

Ponsel milik anggota Kodim 0716/Demak mendadak diperiksa, Selasa (6/9).

Pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kapten Inf Rahmad.S, Pasi Intel Kodim 0716/Demak tersebut untuk mengecek ada tidaknya permainan Pokemon GO yang mulai melanda di kota Wali tersebut.

"Alhamdulillah, tidak ditemukan game Pokemon GO di gadget milik anggota. Dan anggota TNI sendiri dilarang bermain game tersebut, karena bisa mengganggu kinerja," katanya sebagaimana rilis Penerangan Kodim 0716/Demak yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa (6/9).


Seusai razia, dia mengimbau dan memerintahkan sejumlah perwira kembali mengecek ponsel anggota. Larangan bermain Pokemon Go bukan hanya kepada anggota Kodim, melainkan juga kepada keluarga besar TNI di Demak.

”Intinya, untuk prajurit, anak-anaknya, dan ibu-ibunya kami larang. Kalau sekadar tahu silakan, tapi tidak boleh bermain," tegas Rahmad.

Dia mengaku, pada razia kemarin, belum ditemukan Pokomen Go di ponsel anggota.

"Sekarang kami cek mendadak. Kalau diperintahkan saja, mana tahu masih ada yang menyimpan," ujarnya.

Game Pokemon GO merupakan permainan yang menggunakan aplikasi GPS. Dalam permainan tersebut pemain harus berburu Pokemon yang posisinya sudah ditunjukkan oleh GPS untuk mendapatkan poinnya.

"Secara otomatis para pengguna harus aktif bergerak untuk mendatangi lokasi poin yang ada dalam aplikasi game tersebut," jelasnya.

Larangan ini dikhawatirkan jika ada anggota piket terus bermain Pokemon Go bisa menganggu kerja. Petugas piket juga bisa-bisa meninggalkan tempat bertugas guna memburu poin.

"Dan itu dinilai sangat mengganggu, maka anggota kami larang memainkan game tersebut," tegasnya.[wid]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya