Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN yang akan menggantikan Letjen (Purn) Sutiyoso. Pengajuan calon Kepala BIN ke DPR merupakan hak prerogatif Presiden.
"Gerindra menghargai dan menghargai usulan Presiden," jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, (Senin, 5/8).
Namun, pengangkatan Wakil Kepala Polri tersebut harus benar-benar diawasi bersama agar nantinya BIN mengawal keamanan bangsa, menjaga Indonesia dari munculnya benih-benih dan tindak terorisme serta menjaga diri kepentingan politik praktis.
Karena itu jangan sampai keputusan mendapuk ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden RI tersebut bermotif politik. Yaitu, dijadikan alat barter politik agar PDIP mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai cagub pada di Pilkada 2017 mendatang.
"Jangan sampai penunjukan BG dijadikan alat politik, misalnya sebagaimana isu yang santer dikabarkan sebagai barter pencalonan Ahok. Padahal dalam Pilkada DKI, Ahok tidak mendaftarkan diri ke PDIP," sambungnya. [Baca:
Pengajuan BG Sebagai Kepala BIN Panjar Dari Jokowi Untuk Mega Agar Dukung Ahok?]
Apalagi, dia mewanti-wanti pula jangan sampai penunjukan Komjen BG terkait Pilpres 2019. Mengingat posisi Kepala BIN sangat sentral dalam menentukan sebuah kebijakan. Karena tugas utamanya adalah mengumpulkan berbagai informasi sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan kebijakan.
"Semua pihak harus mengkritisi penunjukan BG, jika tidak demokrasi kita bukannya semakin membaik tetapi akan semakin mundur," tandas tokoh Minang ini.
Kekhawatiran Andre tersebut tampaknya beralasan. Pasalnya, Presiden pernah menolak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri buntut kisruhnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kisruh yang kemudian memakan korban dua petinggi komisi antirasuah, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Jauh sebelum pencalonan BG sebagai Kapolri, namanya juga disebut-sebut sebagai tim utama pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Pertemuannya dengan petinggi PDIP Trimedya Pandjaitan yang menyeruak ke publik menjadi indikasinya.
"Setelah gagal dan Tito menjadi Kapolri, BG akhirnya dikasih posisi Kepala BIN. Berkaca dari sejarah itu, penunjukan BG ini warning bagi tegaknya demokrasi ke depan. Jangan sampai BIN ditarik-tarik untuk kepentingan politik," demikian Andre.
Sebelumnya, Menseneg Pratikno sudah menepis anggapan bahwa pengajuan nama Budi Gunawan ini sebagai barter agar Megawati mendukung Ahok. [Baca:
Mensesneg Tepis Ada Barter Di Pergantian Kepala BIN]
[zul]
