Berita

Politik

Kadin Dukung Menteri Susi Geser UPI Ke Luar Jawa

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 13:52 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintah berencana menggeser konsentrasi unit pengolahan ikan (UPI) ke luar Jawa dengan pertimbangan dekat dengan sumber bahan baku. Selama ini, industri pengolahan ikan terkonsentrasi di Jawa. Kadin akan merespon positif kebijakan tersebut.

"Kadin sangat mendukung. Sebab ini positif bagi kawasan timur yang berlimpah bahan baku tapi minim industrilisasi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 31/8).

Menurut Andi, konsep Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar UPI-UPI tersebut digeser ke luar Jawa seperti ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, sesuai dengan visi pembangunan kemaritiman Pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, akan mengangkat perekonomian kawasan timur yang selama ini sangat tertinggal.


"Tidak hanya itu, karena secara keekonomian dan bisnisnya juga feasible sebab bahan bakunya di KTI, juga efisien dari transportasi dan logistik," kata Andi.
 
Kelemahannya, menurut Andi hanya di soal ketersediaan pasokan listrik. Namun soal listrik ini, kawasan Sulawesi sudah lebih mumpuni.

"Ketersediaan listrik, utamanya di Sulawesi Selatan sudah cukup dan sekitarnya tidak masalah," ujar dia, sambil berharap, ketersediaan listrik ini dapat dicukupi melalui Inpres yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Kementerian Perikanan menyebutkan jumlah UPI di seluruh Indonesia mencapai 718 unit. Lebih dari 60 persen unit pengolahan ikan itu berada di Jawa. Kementerian akan memulai dengan membangun empat pengolahan ikan skala besar dengan kapasitas 3.000 ton, tujuh UPI berskala menengah 1.000 ton, tiga UPI berskala kecil 500 ton, sepanjang 2016-2019. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya